Tembilahan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), memperoleh bukti untuk menindak tegas PT IJA yang disebut-sebut telah membuat warga petani menjadi susah.
Bukti diperoleh pada pertemuan yang dilakukan antara Hairul Salim, Kuasa Hukum Masyarakat Sei Bela, Panglima Raja, Concong dan 24 Batang Parit, dengan Bupati Inhil, HM Wardan, Sekda, Asiten 1, sejumlah kepala dinas, camat Kuindra, Senin (10/4/2017).
Tujuan pertemuan kali ini, kata Hairul, meminta kepada bupati untuk lebih tegas terhadap perusahaan berkenaan dengan hancurnya kebun masyarakat yang diperkirakan mencapai 300 ribu pohon kelapa mati.
"Sebenarnya, pertemuan yang jadwal hari ini juga ada pihak perusahaan, namun mereka tidak hadir. Jadi, kami minta bupati bertidak tegas," ucap Hairul.
Setahu Hairul, PT IJA saat ini statusnya hanya memiliki izin lokasi, itupun tidak diperpanjang dan IUP mereka tidak ada. "Peluru-peluru inilah kami harapkan bupati bisa tembakan ke perusahaan ini, supaya bisa segera merealisasikan ganti rugi kepada masyarakat," ungkap Hairul.
Adanya Bupati HM Wardan ini, kata Hairul, masyarakat cukup meyambut gembira karena bupati bisa menjadwalkan kehadirannya dalam waktu yang singkat sehingga bisa berhadapan langsung dengan masyarakat.
"Harapan masyarakat tentunya bupati bisa menyelesaikan masalah ini. Kepada masyarakat jangan ada anarkis yang bisa mencenderai perjuangan ini," pinta Hairul.
Menyikapi keinginan masyarakat tersebut, HM Wardan mengatakan dari lubuk hati yang paling dalam dia merasakan betul dan paham betul apa yang dirasakan petani karena dirinya juga anak petani.
"Saya ini anak-anak bapak juga, saya jadi bupati karena masyarakat. Doakan, agar ada solusi terbaik dan berpihak kepada masyarakat. Tugas pemerintah tidak lain dan tidak bukan, semua program muaranya adalah mensejahterakan masyarakat," ungkap HM Wardan.
Yang jelas, kata HM Wardan, pemerintah responsif, selalu ingin mencarikan solusi terbaik untuk kepentingan masyarakat.
Permasalahan PT IJA dengan masyarakat, memang sudah cukup berlarut-larut. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah sudah cukup banyak.
Bahkan, ucap HM Wardan, sudah membentuk tim khusus untuk menangani berbagai masalah terutama masalah kumbang yang merupakan kerusakan kebun.
"Tadi kita sudah mendengarkan masyarakat menderita, dulu kebun yang diharapkan, hasil yang menjanjikan tau-tau menjadi sirna, tidak menghasilkan sama sekali. Tentunya pemerintah akan melakukan pendekatan lebih etensif lagi kepada pihak perusahaan agar kita mencarikan solusi terbaik," kata HM Wardan.
Harapan HM Wardan, tentunya sama apa yang menjadi harapan masyarakat. Mudah-mudahan dapat terwujudkan dan itu menjadi harapan semua orang.
"Dalam waktu dekat ini saya akan membawa masalah ini dalam satu forum pertemuan bersama Forkopimda, dan tentunya akan kita informasikan kepada perusahaan dan kita carikan waktu, kita duduk bersama dalam peyelesaian permasalahan ini," ujar HM Wardan. (Dex)
