DUMAI - Bola panas tentang persoalan proses lelang pengadaan yang dilakukan Pokja Pemilihan (Pokmil) Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Kota Dumai pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Dumai terus bergulir.
Pasalnya, beberapa perusahaan atau rekanan yang mengikuti proses lelang banyak melakukan sanggahan atas hasil evaluasi dan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur pada Dokumen Pemilihan.
Salah satu rekanan yang mengikuti proses tender pada LPSE Dumai, Selamet merasa tidak puas dengan hasil lelang tersebut. Proses lelang tersebut banyak terjadi ketimpangan dari Dokumen Pemilihan.
Selamet juga menyayangkan tidak profesionalnya panitia melakukan proses tender, hal ini menimbulkan asumsi terjadinya dugaan persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat.
Salah satunya di paket pekerjaan Peningkatan Jalan M Soleh, Kelurahan Basilam Baru dan pekerjaan Peningkatan Jalan Sidorejo, Kelurahan Ratu Sima. Pada paket itu terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur pada dokumen pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dikatakan Selamet, penyimpangan itu terjadi pada BAB III tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) dan BAB IV tentang Lembar Data Pemilihan (LDP) point Persyaratan Teknis pada penentuan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan.
Ditambahkan Selamet, pada paket tersebut Pokmil juga memberikan jawaban sanggah tidak sesuai dengan sanggahan yang dilayangkan rekanan melalui LPSE Dumai.
"Seharusnya Pokmil dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas terkait mengambil langkah untuk membatalkan atau menggagalkan proses lelang, dan dilakukan pelelangan ulang atas paket tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagaimana mungkin lelang dilanjutkan jika dokumen tender ada kesalahan," ungkapnya
Selain itu, Selamet juga akan mengambil langkah untuk melaporkan Pokmil PBJ Dumai ke pihak hukum, karena kejadian ini menurutnya sudah acap kali terjadi di Kota Dumai.
"Ini sudah sering terjadi, bahkan dengan Pokmil yang sama, langkah ini saya ambil agar kedepannya tidak terjadi hal sama yang dapat merugikan rekanan lain," tutupnya. (isk)
