DUMAI - Isu menyebutkan seandainya satu kepala daerah diusung menang dalam sukses pemilihan umum maka tim sukses bakal menangguk keuntungan ternyata mendekati kebenaran.
Ini tersirat dengan pernyataan seorang kepala dinas di lingkup pemerintah kota Dumai yang menyebutkan bahwa Walikota Zulkifli As menentukan kontraktor yang akan mengerjakan proyek sistem penunjukan langsung (PL) di lingkungan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Campur tangan Zul As dalam menentukan siapa oknum kontraktor yang mengerjakan sejumlah paket pekerjaan tersebut dibenarkan oleh Samsudin, Plt Kepala Dinas PU kota Dumai.
“Saya hanya pelaksana tugas (Plt), semua pembagian adalah wewenang Wali Kota dan saya tak punya kuasa,”ujarnya saat dimintai keterangan oleh Poros Riau belum lama ini.
Masih menurut Samsudin mengatakan sejumlah nama pengusaha yang direstui oleh Zul AS merupakan anggota tim pemenangan saat pilkada Dumai Desember 2015 lalu.
“Nama pengusaha yang direkomendasi beliau adalah orang dekat yang turut andil memenangkan nya pada pilkada lalu,” terangnya.
Menyikapi isu ini, Pengamat Pemerintahan kota Dumai, Dani Syahputra mengatakan apa yang dilakukan Zul as merupakan bentuk politik balas budi kepada para timsesnya karena sudah berjuang baik tenaga, pikiran bahkan dana untuk menjadikannya sebagai orang nomor satu di lingkungan Pemerintahan kota Dumai.
“Tapi yang perlu diingat proyek tersebut di anggarkan melalui APBD kota Dumai, artinya itu milik seluruh masyarakat Dumai, jadi bukan dinikmati oleh segelintir oknum orang dekat penguasa,” jelasnya Minggu(17/07/2016) di Dumai.
Menurut Dani, apa yang dilakukan Walikota Dumai, Zul As merupakan suatu perbuatan yang menjajah masyarakat di bidang persaingan usaha secara fair, karena tidak semua pengusaha kontraktor yang mau terjun atau ikut ikutan berpolitik dalam memenangkan kepala daerah.
“ini penjajahan di bidang persaingan usaha, timses dengan kekuatan kekuasaan kepala daerah melakukan monopoli dibidang usaha, perbuatan ini tidak mencerminkan usaha yang profesional berbasis kinerja,”ujarnya sambil geleng kepala.
Jika praktek ini terus dipertahankan sangat diragukan akan terciptanya kualitas pekerjaan sesuai dengan bestek yang sudah ditetapkan.
“Apa yang dilakukan Zul As mencederai arti demokrasi yang sesungguhnya,APBD hanya dinikmati orang dekatnya dan diragukan kualitas proyek tidak sesuai dengan panduan pekerjaan yang telah ditetapkan,”pungkasnya.
Sumber : Afran.SE (Pimpinan Redaksi Harian Umum PorosRiau)