PEKANBARU (WR) - Keseriusan Komisi IV DPRD Pekanbaru Provinsi Riau dalam mengakomodir laporan masyarakat, yang sudah dirugikan manajemen PLN, dipastikan jalan terus.
Setelah menjadwalkan pemanggilan untuk hearing, Komisi IV juga mengaku membuka posko pengaduan di kantor DPRD Pekanbaru.
Posko pengaduan ini dibentuk untuk memudahkan mendata jumlah korban aksi dugaan pungutan liar (pungli), yang dilakukan oknum P2TL PLN selama ini. Sehingga dengan demikian, pihak DPRD bisa mengambil langkah selanjutnya.
"Kita buka mulai besok (Senin) hingga beberapa hari ke depan. Warga bisa langsung datang ke Komisi IV, dengan membawa bukti terkait dia rugikan. Jika tidak ada bukti kuitansi, paling tidak warga bisa memberikan keterangan lengkap petugas P2TL yang pungli tersebut," kata Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru Ali Suseno, Minggu (7/8/2016).
Komisi IV mengakui, hingga sekarang pihaknya sudah banyak mendapat laporan dari masyarakat, tentang sikap arogansi dan tindakan semena-mena petugas P2TL dalam pengecekan KWH meteran masyarakat. Padahal, ujung-ujung pengecekan tersebut meminta sejumlah uang, dengan dalih meteran bermasalah.
Padahal saat pengecekan, pemilik rumah tidak menyaksikannya, bahkan saat rumah ditinggal pergi pemilik. Hebatnya lagi, jika pagar rumah warga terkunci, petugas nekad melompat dengan alasan mengecek KWH.
Namun sayangnya, saat pencatatan meteran bulanan, alasan pagar rumah warga terkunci, yang dijadikan alasan. Sehingga beberapa bulan ke depan, warga membayar jutaan rupiah. Padahal daya meteran hanya 900.
"Tapi laporan seperti itu baru lisan via telepon. Makanya, kami persilakan warga melaporkan resmi ke Komisi IV. Tidak hanya P2TL, tapi apapun tindakan PLN yang merugikan masyarakat selama ini, silakan dilaporkan. Karena selama ini PLN hanya tau rugi, padahal banyak yang tidak beres," ujar politisi Hanura ini. ***
Sumber : Potretnews.com