MEDAN (WR) - Menjelang memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71, Pasukan Anti Huru Hara (PHH) dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) dan Paskhas Lanud Suwondo Medan, melakukan aksi sweeping, Kerumah warga Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia pada Senin (15/8/2016).
Akibat aksi sweeping yang yang brutal dilakukan ratusan pasukan PHH Angkatan Udara, mengakibatkan puluhan masyarakat dan wartawan, menjadi bulan-bulanan oknum aparat berpakaian loreng ini.
Akibat Tindakan pasukan Angkatan Udara yang brutal ini, tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban keganasan pasukan loreng tersebut. Akibatnya Adalah Array Argus wartawan Tribun Medan dan Andri Safrin wartawan MNC TV menjadi korban kebringasan TNI AU dan Paskhas Lanud Suwondo.
Kedua wartawan tersebut awalnya meliput aksi massa dari warga Sarirejo yang ingin mempertahankan tanah mereka yang ingin dijadikan rusunawa.
Wartawan saat sedang meliputi kejadian bersama masyarakat, diserang diserang pasukan TNI AU dan Paskhas Lanud Suwondo secara membabi-buta, dengan menggunakan kayu, pentungan, tombak dan laras panjang menarik, memukuli serta memijak-mijak wartawan.
Bahkan salah satu Wartawan Tribun Medan ini, sudah menyatakan dirinya merupakan wartawan, tapi TNI AU dan anggota Paskhas tersebut, secara brutal terus melakukan pemukulan.
Bentrok warga Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia dengan TNI Angkatan Udara yang berlatar perebutan lahan, telah membawa korban jiwa.
Atas dasar kejadian tersebut anggota DPR RI Komisi I Prananda Surya Paloh sangat menyesalkan dengan sikap tindakan anarkis yang dilakukan pasukan angkatan udara yang melakukan aksi sweeping pada masyarakat.
"Pada kasus ini saya minta semua pihak untuk menahan diri dan melalukan evaluasi serta instrospeksi. Pihak masyarakat dapat menyerahkan kasus ini pada proses hukum dan juga perjuangan melalui media. Tanpa harus melakukan tindakan fisik," ujar Prananda.
Prananda juga menyandang kan sikap TNI yang begitu kasar saat melakukan sweeping. Seharusnya untuk menertibkan masyarakat harus di serahkan pada aparat kepolisian.
"Sementara pihak TNI AU yang merasa harus menjaga keutuhan teritorial pangkalan, juga membutuhkan pihak Kepolisian yang sudah terlatih dalam Dalmas sehingga tidak perlu terulang hilangnya nyawa warga negara yang seharusnya kita lindungi," tegasnya.
Hal ini perlu kita sesali dan perlu mendapatkan perhatian khusus, dengan penyelidikan POM TNI AU atas kelalaian prajurit yang telah menyalahi aturan dan segera diakukan ke mahkamah militer.
Saya juga menghimbau, diatur kembali tata pengamanan antara TNI dengan Polri dalam menyelenggarakan pengendalian masyarakat di fasilitas militer.
"Saya selaku anggota Komisi I DPR RI meminta pada Panglima TNI untuk cepat menangani masalah ini, kasus ini akan saya sampaikan pada pimpinan untuk mengagendakan pemanggilan pada Panglima TNI untuk membahas kasus ini," tegasnya.
Sambung Prananda lagi dalam masa ini, karena dibutuhkan sebuah operasi penertiban yang manusiawi dan tidak boleh membahayakan siapapun. Kecuali tentu, jika ada penyerangan bersenjata, disitu dibenarkan TNI dan Polri melakukan pembelaan diri.
Demikian agar Panglima TNI AU melakukan koordinasi dengan Kapolri. Dan penyelidikan POM bisa segera dimulai.
Sumber : FaktaSumut