MERANTI (WR) – Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia, Natalius Pigai datang ke Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melakukan investigasi terkait pengumpulan fakta dan bukti dalam tragedi “Meranti Berdarah” yang menelan korban jiwa.
Di hari pertama diwilayah Kepulauan Meranti, Jum’at (2/9/2016) siang tadi Komisioner Komnas HAM langsung menyambangi ruamah duka Apriadi Pratama (24th) dan Is Rusli (24th) korban yang tewas dalam tragedi 25 Agustus 2016 kemarin.
Setelah kunjungan tersebut. Pihak Komnas HAM langsung gelar pertemuan dengan pejabat pemerintah dan para tokoh masyarakat serta tokoh paguyuban di aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti.
Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia, Natalius Pigai dalam penyampaianya meminta kepada semua pihak agar secara terbuka dan tidak ada yang menutup-tutupi terkait peristiwa antar masyarakat dan anggota Polres Kepulauan Meranti ini.
“Kita berharap tidak ada yang ditutup-tutupi dalam peristiwa ini. Kita juga berharap keluarga korban mendapat keadilan. Adil menurut keluarga korban, bukan menurut kita”, ucap Natalius dilansir riauterkini.com
Komsioner Komnas HAM menegaskan bahwa Komnas HAM akan terus mengawal proses ini sampai ke proses pengadilan. “Nanti di pengadilan akan kita sampaikan surat pemberitahuan dari Komnas HAM sebagai pendamping dipengadilan”, ucapnya.
Natalius juga mengapresiasi kinerja Kapolri yang tegas mengambil keputusan dalam hal ini. “Ini terbukti dengan dicopot langsung Kapolres yang bertanggung jawab walau belum terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat. Ini kita apresiasi, karena biasanya proses seperti ini memakan waktu," lanjutnya. Natalius juga mengatakan bahwa Kapolri telah memastikan bahwa sudah ada yang dipidana. “Minimal 2 orang”, ucapnya mengutip Kapolri.
Selain mencari fakta dan bukti, kedatangan Komnas HAM adalah untuk melakukan rekonsiliasi sosial.
“Beginilah salah satu cara melakukan rekonsiliasi sosial. Dengan mengundang berbagai pihak untuk merekatkan kembali hubungan yang mungkin sempat renggang”, terang Natalius.
Komnas HAM juga meminta pemerintah daerah untuk menanggung biaya perobatan korban. “Dalam kasus di Kepulauan Meranti peristiwa ini memakan korban jiwa. Yang mana salah satu korban meninggalkan 3 orang anak. Kami berharap pihak pemerintah daerah dapat menanggung minimal biaya pendidikan ke anak-anak korban. Karena ini adalah salah satu kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya disamping kewajiban lainnya.
Jadi khusus korban ini, kami minta pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti dapat menanggung biaya pendidikan anak-anak korban hingga selesai”, tegas komisioner Komnas HAM asal Papua ini.
Dalam sesi tanya jawab, Komnas HAM mendapatkan masukan dari tokoh masyarakat Jawa, Sudarto yang menerangkan detil peristiwa mulai dari proses penangkapan Apriyadi Pratama hingga tewasnya Isrusli.
“Pada saat itu, kami hanya meminta ke Kapolres untuk segera menangkap personilnya yang ikut menganiaya Adi tanpa perikemanusiaan hingga meninggal. Jika waktu itu Kapolres tegas dan tidak beralasan dengan protap-protap tidak akan ada peristiwa susulan yang akhirnya memakan korban jiwa yang juga disebabkan oleh arogansi pihak kepolisian”, tegasnya.
Sudarto menambahkan, untuk itu kami berharap pihak Komnas HAM dapat bertindak dalam hal ini secara tegas dan maksimal. Sementara itu Agus Suliadi mengatakan bahwa kejadian ini adalah kejadian kedua kalinya di Selatpanjang.
“Ini adalah kasus kedua yang terjadi ditempat kami”, ucap Agus. “Setelah era reformasi, polisi adalah sipil yang memegang senjata. Untuk itu kami mengkhawatirkan jika senjata itu dipegang oleh sipil yang mentalnya tidak sehat, maka kasus ini akan terus terulang. Maka dari itu kami meminta Komnas HAM juga memperhatikan hal ini”, lanjutnya.
Sementara itu, Tarmizi meminta kepada Komnas HAM untuk meminta pihak kepolisian membuka fakta peristiwa ini. Mulai dari proses penikaman, penangkapan dan keanehan tewasnya Apriyadi Pratama hingga tewasnya Isrusli di halaman Mapolres Kepulauan Meranti.
“Beredar informasi bahwa almarhum Adi ini meninggal di kantor polisi. Sementara beredar juga kabar bahwa almarhum meninggal karena kehabisan darah. Sementara dimasyarakat informasi yang kuat beredar bahwa almarhum ini meninggal karena disiksa polisi dan meninggal dikantor polisi”, jelasnya.
Tarmizi menambahkan, “Dalam kesempatan ini, kami berharap pihak Komnas HAM dapat menyampaikan kepada pihak Polri agar dapat mengganti tidak hanya Kapolresnya saja, tapi semua pejabat yang ada di Polres Kepulauan Meranti”.
Selain dari nama diatas, ada beberapa masyarakat yang menyampaikan informasi mengenai keseluruhan peristiwa ini.
Mereka semua sependapat bahwa kematian 2 orang warga sipil ini adalah karena semena-mena nya tindakan personil kepolisian dan perilaku buruk aparat kepolisian. Dalam menanggapi hal ini, Natalius mengatakan bahwa pihak Komnas HAM berjanji akan mendengarkan dan mengumpulkan data dan fakta dari masyarakat.
“Namun, Komnas HAM selalu mendengarkan dari berbagai sisi. Untuk itu setelah ini kami akan menanyakan langsung ke pihak Polres mengenai hal ini. Jika mereka menutup-nutupi, kami sudah tau lah, kami sudah punya metode untuk mengantisipasi itu”, ucap Natalius.
Komisioner Komnas HAM ini juga mengatakan dapat mengambil kesimpulan dari penyampaian masyarakat. “Masyarakat Kepulauan Meranti tidak percaya dengan personil kepolisian. Ingat, personil nya. Bukan lembaganya”, ucapnya.
Selain itu Natalius juga mengingatkan bahwa tidak selamanya pergantian pimpinan menjadi solusi masalah. “Karena biasanya pemain itu justru bawahan atau kroco-kroco dilapangan baru disedot keatas. Jadi jika penerima diganti, sementara pengumpul nya tidak ya sama saja”, lanjutnya.
Namun Natalius berjanji akan menyampaikan perihal permintaan mutasi ini ke Kapolri.
“Namun, saya cuma menyampaikan. Itu wewenang Kapolri untuk memutuskan”, katanya. Kegiatan yang berlangsung sekitar 2 jam ini harus berakhir karena pihak Komnas HAM harus juga mendatangi Mapolres Kepulauan Meranti untuk melanjutkan proses pencarian data dan fakta ini.***
Sumber : Riauterkini