DUMAI (WR) - Mendapatkan hidup yang layak bagi setiap warga negara Indonesia merupakan hak setiap warga negara. Ketentuan ini diataur dalam UUD 45 pasal 34 ayat 3 Negara bertanggung jawab atas fasilitas kesehatan setiap warga negara.
Apalagi pelayanan kesehatan gratis bagi warga tidak mampu menjadi salah satu progran pembangunan Pemko Dumai era Zul As - Eko Suharjo. Namun, sayang program tersebut terkesan tidak didukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Dumai, salah satunya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Peyanan yang terkesan kurang manusiawi terjadi di RSUD milik Pemko Dumai. Ayu, salah seorang pasien rawat inap diperlakukan kurang manusiawi oleh perawat saat dirinya terkapar tidak berdaya akibat lakalantas di ruang inap Irna C baru-baru ini.
Pihak RSUD enggan mencabut jarum infus yang terpasang ditubuh Ayu dengan alasan belum membayar biaya perobatan, padahal cairan infus tersebut sudah habis dalam waktu yang cukup lama.
Salah seorang kerabat korban, Ganda mencoba menghubungi dr. Syaiful guna mempertanyakan kondisi ini namun jawaban Dirut RSUD tersebut sangat mengagetkan dan membuat dirinya merasa kecewa.
“Saat mengetahui cairan infus sudah habis, saya menghubungi dr. Syaiful tapi dengan enteng dirinya menjawab jika dicabut takut pasiennya lari dan siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya meniru ucapan Syaiful kepada awak media Jumat (16/09/2016) sore.
Kasus ini mendapat tanggapan keras, Dedy salah seorang peduli pelayanan kesehatan Kota Dumai sangat menyayangkan sikap dr Syaiful selaku sebagai pemangku kebijakan dilingkungan RSUD.
“Apa yang dilakukan Syaiful jelas melanggar hak warga negara dalam mendapat pelayanan kesehatan yang layak karena ini merupakan hak setiap warga negara apalagi RSUD tersebut merupakan milik Pemerintah,” ujarnya kepada awak media.
Menyimak 20 Visi Misi Pemko Dumai era Zul As - Eko tertera memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga kurang mampu di RSUD Dumai, untuk itu selayaknya RSUD mendukung progran pro rakyat yang dicanangkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Dumai pilihan rakyat ini.
“Untuk itu selayaknya jabatan dr. syaiful perlu dipertimbangkan kembali, kapan perlu Walikota Dumai Zul As segera mencopot dr. Syaiful dari jabatan dirut RSUD,” ujarnya dengan nada geram.
Pada sisi lain, dr Syaiful saat dimintai keterangan oleh awak media, beliau enggan memberikan keterangan dan terkesan membantah.*** (uj)