DUMAI (Wahanariau) - Walikota Dumai Zulkifli As mengintruksikan instansi terkait agar segera mengoptimalkan pasar modern Kelakap Tujuh supaya aset daerah tidak terbengkalai dan bermanfaat.
Pembangunan Pasar Kelakap Tujuh menelan anggaran pemerintah pusat senilai Rp9 miliar itu direncanakan untuk lokasi pemindahan pedagang pasar Dock berdiri diatas lahan perusahaan.
"Pasar itu sudah lama tidak dioperasikan, dan instansi terkait diminta untuk segera mengupayakan pemindahan pedagang dengan saling bekerjasama," kata Walikota Dumai kepada pers baru ini.
Dijelaskan, untuk pemanfaatan bangunan pasar sebagai aset daerah itu diperlukan koordinasi baik antar sesama instansi agar tidak terkendala, karena sudah lama terbengkalai.
Selain itu, aset ini harus secepatnya dimanfaatkan, dan diminta jangan ada penambahan anggaran karena aset lama belum difungsikan secara maksimal.
"Pemindahan pedagang ke pasar kelakap tujuh perlu ada kerjasama antar semua pihak dan keseriusan instansi pemerintah, karena itu hendaknya rencana pasar induk ini segera bisa berfungsi," sebutnya.
Sementara, Kepala Kasatpol PP Bambang Wardoyo mengatakan sudah menurunkan petugas ke lapangan untuk mengingatkan pedagang terkait relokasi ke pasar kelakap tujuh.
"Sebagai penegak perda, kita siap menjalankan perintah dan pedagang kembali diingatkan agar bersedia dipindahkan ke pasar kelakap tujuh," kata Bambang Wardoyo kepada wartawan.
Beberapa waktu lalu, Anggota DPRD Dumai Ponimin mengaku kecewa belum beroperasinya Pasar Kelakap Tujuh tersebut. "Kita kecewa sudah menelan banyak biaya tapi tidak beroperasi hingga sekarang," katanya.
Ditambahkannya, saat melakukan sidak ke bangunan pasar Kelakap Tujuh, Komisi II mendapati kondisi pasar yang tidak tampak terawat dan masih ada bberapa perbaikan serta pemantapan yang harus dilakukan.
Komisi II meminta dinas terkait melakukan pendataan terhadap seluruh pedagang yang berdomisili di Kota Dumai, serta pedagang yang sejak awal di pasar Dock Yard sudah berdagang.
"Kita tekankan Pemko harus tegas dalam pengelolaan pasar ini, kita tidak mau bukan orang domisili Dumai mendapat lapak untuk berjualan, dan kita tekankan dalam melakukan pendataan prioritaskan pedagang lama," tegasnya. (Riauheadline)