JAKARTA - Adanya wacana pembubaran Kodim dan Koramil yang pernah disampaikan oleh Gubernur Lemhanas Letjen Agus Widjoyo, mengundang banyak respons berbagai pihak. Salah satunya adalah Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang memandang wacana pembubaran Kodim dan Korem sebagai satu bentuk wacana yang tak produktif.
"Secara tegas menolak wacana pembubaran Kodim dan Korem. Dilihat dari sisi manapun, munculnya wacana tersebut sangat tak produktif bagi kondisi negara kita saat ini," ujar Fadli dalam kereranagan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (19/9/2017).
Ketidaksetujuan itu ada dua hal, ungkap Fadli pertama, di tengah menguatnya agenda pemerintah dalam mengatasi ideologi radikal, wacana pembubaran Kodim dan Korem tentunya sangat tidak relevan. Bahkan kontradiktif. Dengan agenda pemerintah saat ini.
Seharusnya peran satuan territorial seperti Kodim dan Korem sebagai instrumen pertahanan yang sudah ada, harus diperkuat kapasitasnya. "Bukan justru diperlemah apalagi dibubarkan. Sehingga saya melihat wacana tersebut sangat tidak produktif," katanya.
Kedua, Kodim dan Korem serta satuan tugas wilayah, memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan teritorial di daerah. Tak hanya secara historis, tapi juga saat ini peran tersebut pun masih berjalan efektif.
Kata Fadli, dari berbagai insiden bersenjata di banyak daerah, bisa dilihat bahwa peran Kodim dan Korem sangat efektif dalam deteksi dini terhadap gerakan bersenjata yang mengancam keutuhan NKRI.
"Struktur pemerintah daerah untuk mengatasi dinamika seperti itu, sebagaimana yang pernah diwacanakan Gubernur Lemhanas, tentu belum bisa menggantikan peran Kodim dan Korem," ungkapnya.
Oleh sebab itu, dirinya melihat wacana pembubaran Kodim dan Korem apabila diterapkan, hanya akan mempermudah bagi kelompok pengganggu NKRI untuk menyusup ke desa-desa. "Hal ini tentunya sangat berbahaya bagi pertahanan dan keutuhan NKRI," katanya.
Selain itu Fadli juga memiliki kekhawatiran, kenapa wacana pembubaran Kodim dan Korem kerap muncul setiap menjelang momen 30 September. Padahal dia mencatat, dalam berbagai kesempatan di tahun 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah secara tegas menyampaikan tidak akan membubarkan Kodim, Korem, dan satuan tugas wilayah di daerah.
Sebelumnya, sempat diberitakan, wacana pembubaran satuan teritorial pertama kali diungkapkan mantan Kepala Staf Teritorial TNI Letjen (Purn) yang saat ini menjabat Gubernur Lemhanas Agus Widjojo.
“Kodim dan Koramil tidak memiliki fungsi pertahanan di daerah. Kerja mereka tidak ada. Semua tanggung jawab teritorial lebih baik diserahkan kepada pemerintah daerah setempat,” kata Agus dalam diskusi reformasi TNI di Jakarta.
Oleh karena itu, penghapusan tersebut, ujar Agus, sejalan dengan reformasi TNI untuk tidak lagi terlibat dalam politik dengan memusatkan perhatian pada peran pertahanan nasional dan tak lagi terlibat dalam masalah keamanan dalam negeri. [Jawapos]