PEKANBARU - Kepolisian Daerah Riau mengantisipasi gesekan politik di masyarakat maupun para kontestan dan timnya jelang helatan Pemilihan Kepala Daerah setempat pada 2018 mendatang.
"Gesekan kalau sebatas omongan tak ada masalah, di negara demokrasi boleh saja pilihan beda. Jangan sampai menjadi konflik hanya karena beda pilihan," kata Kepala Polda Riau, Brigjend Pol Nandang di Pekanbaru, Kamis (28/9/2017)
Menurutnya dalam pilkada itu kadang kala dalam satu keluarga bisa saja tidak bertegur sapa karena beda pilihan.
Seharusnya hal ini tidak memutuskan silaturahmi karena pilkada bukan masalah aqidah, melainkan kebangsaan dimana semuanya punya hak memilih sesuai keinginannya.
Oleh karena itu dia mengharapkan kecerdasan masyarakat dalam berpolitik bisa memilih orang yang punya komitmen memajukan Riau. Provinsi ini, lanjutnya kaya tapi masyarakat yang miskin masih banyak.
Terkait persiapan kepolisian dalam mengamankan helatan politik tersebut, kapolda mengatakan sudah rencana anggaran. Pihaknya sudah mengajukan kebutuhan anggaran selama Pilkada, namun sekarang masih dihitung.
"Kita harus cermat, pengamanan itu yang paling sulit anggaran sudah diajukan, ternyata rupanya kurang. Politik anggaran itu juga tidak gampang," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau, Rusidi Rusdan mengatakan saat ini dinamika politik untuk Pilkada Gubernur dan Bupati Indragiri Hilir sudah sedikit memanas. Diharapkannya seluruh masyarakat saling menahan diri dan bertindak tidak menyalahi aturan.
Seperti masalah hadirnya lima kepala dinas pemerintah provinsi dalam rapat kerja daerah Partai Golkar. Dia menegaskan bahwa bawaslu berwenang mengawasi seluruh kegiatan pemilu.
"Aparatur Sipil Negara tak boleh terlibat dalam perpolitikan praktis. Saya sudah baca dan lihat gambarnya, kami akan mengundang beberapa nama yang ada itu menanyakan mengetahui seperti apa kejadiannya. Apakah inisiatif sendiri atau diundang," ungkap Rusidi. [Antara]