JAKARTA - Yudi Latief, penulis buku "Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila" yang menjabat sebagai Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila berharap, para elit di negeri ini tidak menjadikan politik sebagai alat kepentingan jangka pendek yang berpotensi menimbulkan korban di kalangan rakyat.
Para elit mungkin begitu kepentingan tercapai bisa damai, tetapi "limbahnya" di masyarakat tidak mudah dibersihkan, kata Yudi di Jakarta, beberapa waktu lalu. "Begitu elit sudah bisa bersalaman, konflik di bawah belum tentu berakhir," katannya.
Menurut Yudi, terorisme yang terjadi pada masa sekarang memiliki keterkaitan dengan relasi politik pada masa lalu, dan hal itu harus dijadikan sebagai pelajaran.
BACA : BEM Seluruh Indonesia Tantang Cagub Diskusi
"Jadi, hati-hati menggunakan trik-trik atau manuver politik yang berpotensi mengadu domba, mobilisasi, persekusi, dan saling serang yang menimbulkan korban yang akan melahirkan dendam baru yang akan mengembangbiakkan terorisme di masa mendatang," ujarnya.
Pada bagian lain, Yudi mengapresiasi langkah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mempertemukan eks narapidana terorisme dengan penyintas dalam kegiatan "Silaturahmi Kebangsaan" pekan lalu.
Menurut dia, upaya mempertemukan mantan napi teroris dengan penyintas ini sangat penting karena eks teroris bisa berempati melihat kondisi korban. Namun, di sisi lain korban juga bisa memahami bahwa aksi-aksi terorisme itu mempunyai akar sosial sebagai penyebabnya.
BACA : Rapimnas Demokrat Singgung Isu Penistaan dan Radikalisme Agama
"Silaturahmi ini bisa menjadi arena bersambung rasa antara mantan napi teroris dan penyintas. Dengan begitu masing-masing pihak bisa melihat situasinya secara langsung dan tidak hitam putih lagi," katanya.
Yudi mengatakan, saling memaafkan adalah langkah terbaik untuk mengubur kesalahan di masa lalu, dan saling memaafkan akan menjadi tonggak untuk bangkit bersama membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang lebih baik di masa mendatang.
Hal Senada juga disampaikan Ketua Umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) Jimly Asshiddiqie mengingatkan para calon kepala daerah dan masyarakat tidak menggunakan media sosial untuk saling menghujat dan menebar kebencian dalam tahun politik 2018.
BACA : Pembukaan Rapimnas Demokrat, SBY dan Jokowi Saling Kode Soal Koalisi
"Media sosial jangan dijadikan ajang saling menghujat dan menebar kebencian, lebih baik jika media sosial dijadikan media sosialisasi program politik masing-masing calon," ujar Jimly dalam diskusi Peta Politik Indonesia, Rabu (07/03/2018).
ICMI juga mengimbau para calon kepala daerah dan wakilnya tetap menjaga dan mengutamakan persatuan bangsa Indonesia dengan tidak mempertajam politik identitas.
Ia pun meminta pemerintah tegas menindak semua pihak dari kelompok tertentu yang menggunakan atau menyalahgunakan kebebasan media sosial.
BACA : Tommy Soeharto Sebut Rakyat Makin Tahu, Zaman Siapa Yang Lebih Enak
Menurut dia, tidak perlu menciptakan persepsi seakan polisi tidak adil dan berpihak sehingga semuanya yang menyalahgunakan harus ditindak.
"Soal nanti terbukti atau tidak biar nanti diproses pengadilan karena proses itu sama penting dengan hasilnya, belum tentu nanti hasilnya terbukti bersalah," tutur Jimly.
Penindakan tegas bukan menunjukkan negara membenci seseorang, ucap dia, tetapi negara harus mendidik banyak orang, bahwa tindakan menyebar hoaks, menebar kebencian, tidaklah benar.
BACA : Bung Saspri Digadang-gadangkan Maju Pileg Dumai 2019
Penindakan secara tegas perlu dilakukan agar penyalahgunaan media sosial tidak berlarut-larut hingga 2019. "Kurang lebih akan berlarut sampai 2019, tetapi harus dikurangi karena habis sama sekali sulit," kata Jimly.
Secara organisasi, ICMI akan bersikap netral dalam Pilkada 2018 serta akan mendukung semua calon yang bertujuan memajukan daerahnya.***
Sumber : Rimanews