DUMAI (WR) - Pembangunan berkelanjutan di Riau masih terganjal. Termasuk beberapa pembangunan strategis yang melintasi Bumi Lancang Kuning. Misalnya, pembangunan tol Pekanbaru-Dumai yang menjadi bagian dari pembangunan tol Trans Sumatera.
Ini dikarenakan belum rampungnya pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Padahal sudah beberapa kali mengalami perubahan. Akibat belum tuntasnya pengesahan RTRW Riau, berdampak pula pada pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Bahkan desa dan kelurahan.
Karena sampai sekarang, masih ada sekitar 405 desa/kelurahan di Riau yang masuk kawasan hutan. Dan ini tidak ditampik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI. Sementara fungsi dan keberadaannya sudah menjadi pemukiman penduduk dan sentra ekonomi masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kementerian LHK RI, Bambang Hendroyono mengatakan, usulan pelepasan kawasan hutan menjadi bukan hutan di Riau memang belum seluruhnya terverifikasi. Termasuk di dalamnya masih terdapat ratusan desa.
Berdasarkan adendum melalui Surat Keputusan Menteri LHK Nomor SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016, Kementerian LHK telah menetapkan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 65.125 hektare di Riau.
“Memang baru seluas itu yang dikeluarkan dari kawasan hutan. Itu tahap awal dan betul-betul sudah mendapatkan verifikasi,” kata Bambang, Sabtu (13/8/2016). seperti yang dilansir Riaupos
Dia menyebutkan, untuk usulan lain masih diperlukan penyelesaian secara komprehensif.
SK yang baru ini merupakan hasil dari kesepakatan rapat antara DPD RI dengan Menteri LHK Siti Nurbaya pada Februari 2016, serta rekomendasi Ombudsman RI, yang menyepakati kantor pemerintahan, pemukiman, fasilitas umum termasuk jalan tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 25 km, menjadi bukan kawasan hutan. Setelah diverifikasi keseluruhan mencapai 65.125 ha.
