DUMAI - Dugaan praktik mafia anggaran di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Dumai harus 'dituntaskan'.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Dumai Iskandar Zulkarnain saat berbincang-bincang sesama rekan media, Ahad (9/7/2023).
"Praktik mafia anggaran di Diskominfotik Dumai itu harus dituntaskan, harus diusut, karena dari tahun ke tahun tampaknya ada yang 'main-main'," ujar Iskandar.
Dijelaskannya, pejabat di Diskominfotik Dumai sebelumnya bahkan sudah mengakui adanya kelebihan dana, lalu akan diberikan kepada rekan-rekan media yang aktif di lapangan.
"Pertanyaan kita, apa parameter aktifnya? Lalu berapa yang didapatkan? Bukannya di sini ada indikasi 'main-main'?," tanyanya.
Menurutnya, kebijakan yang diambil harus memiliki aturan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Dumai. "Jangan malah membuat kebijakan baru yang justru menyebabkan kekisruhan," tegasnya.
Dikatakannya juga, kekisruhan ini tidak akan terjadi apabila aturan main yang sudah ditetapkan dijalankan sebagaimana mestinya.
"Jangan ada main mata, oh yang ini karena kedekatan dapat sekian, yang lain hanya sekian, parahnya lagi, tidak sesuai dengan persyaratan," jelasnya.
Rekan-rekan media, lanjut Iskandar, jika Diskominfotik Dumai berlaku fair, tentunya akan menerima dengan lapang dada. "Tapi kalau ada yang dapat 10, lalu ada yang cuma dapat 5, itu bagaimana ceritanya?," bebernya.
Dia meminta, pejabat Diskominfotik Dumai yang bertanggung jawab dengan dana anggaran publikasi harus diperiksa, karena ada dugaan praktik mafia anggaran.
"Indikasinya ke situ (praktik mafia anggaran, red), harus diperiksa, mengapa ada yang bisa dapat lebih, dan ada yang cuma rata-rata, apa karena ada titipan?," pungkasnya. **
Note : Artikel ini sudah memiliki hak jawab dari Diskominfotik Dumai dengan Judul ''Tidak Ada Mafia di Diskominfotiksan Dumai''
