SELATPANJANG (WAHANARIAU) -- Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi merasa kesal dan protes dengan tindakan BPOM RI dalam melakukan penegakan hukum.
Hal ini terkait dengan tindakan BPOM dalam melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di gudang tempat penimbunan sementara Pelabuhan I Pelindo Jalan Tanjung Harapan, Selatpanjang kemaren.
Menurut bupati seharusnya, pihak BPOM sebelum melakukan tindakan, terlebih dahulu harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat setidaknya berkoordinasi dengan Pemda setempat.
"Seharusnya ada sosialisasi terlebih dahulu, ini usahkan sosialiasi, selama 6 tahun lebih saya jadi Bupati, berkoordinasi pun tidak pernah, ini alih-alih turun bertindak,"ucap Bupati Irwan.
Dengan tindakan seperti ini, tentunya BPOM dianggap sudah mencederai sistem dan kearifan lokal di Wilayah perbatasan Republik Indonesia ini.
Karena selama ini, untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten termuda di Provinsi Riau sangat bergantung kepada Negara tetangga (Malaysia).
"Kita sama-sama sangat tahu, ini merupakan kebutuhan dan kearifan lokal, bagi saya kebutuhan masyarakat saya di Kepulauan Meranti ini tetap nomor satu. Karena jika mengandalkan dari Jawa, selain stok terbatas harga juga mahal," ungkap ketua PAN Riau itu.
"Kalau mereka (BPOM) sudah melakukan sosialisasi dan berkoordinasi sebagaimana mesti, kita tidak kan masalah, tapi ini tidak, langsung membuat ramai Kabupaten kita,"kata bupati kesal.
Untuk persoalan kebutuhan masyarakat Kepulauan Meranti, Lanjut Irwan, persoalan ini sudah dibicarakan dalam kunjungan Kepala BPOM RI, Dr Ir Penny Kusumastuti Lukito MPC, Kamis (17/3/2017) kemaren.
"Kita lihat nantilah prosesnya bagaimana kedepan, kita harap ini akan berdampak baik untuk wilayah kita yang berada di perbatasan negara," kata Bupati.
Bupati juga menilai operasi pangan internasional (Opson) yang digelar tim gabungan itu kurang beretika.
"Mereka seperti Alien, datang tidak diketahui setelah pergi menimbulkan keresahan di masyarakat. Akhirnya kami juga yang meredam keresahan masyarakat," ujar Irwan Nasir, Jumat (17/3/2017) saat melakukan peninjauan di gudang Pelindo.
Bupati juga mengatakan, seharusnya setiap instansi tidak mengedepankan arogansi dan ego sektoral masing-masing.
"Ini sangat tidak beretika. Seharusnya, mereka menghargai Forkopimda yang disini. Ini kan hanya datang lalu pergi setelah timbul masalah, cara cara seperti itu tidak perlu dilakukan Pemda punya kebijakan sendiri untuk menjamin kebutuhan pokok masyarakatnya," ujarnya.
Kendati demikian, ia mengapresiasi upaya tim gabungan menggelar operasi pangan nasional di Meranti untuk mengawasi peredaran makanan dan minuman.
"Dengan begitu kan ada jaminan masyarakat mendapatkan makanan dan minuman yang aman dikonsumsi," ujarnya.
Terkait Hal ini Bupati juga mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu risau akan kebutuhan pokok, karena pemerintah akan menjamin ketersediaannya. "Masyarakat tidak perlu risau, pemerintah akan jamin ketersediaan bahan pokok dengan stok yang cukup dan dengan harga yang terjangkau," kata bupati. (halloriau)
