• Follow Us On : 

Gagalnya Tata Ruang Kampung Dumai


Redaksi | Senin,02 Oktober 2017 - 14:16:22 WIB
Dibaca: 769 kali 
Gagalnya Tata Ruang Kampung Dumai Presiden Dumai Reading Club, Bahreem Rambe SH

Oleh : Bahreem Rambe SH

PENGERTIAN Tata Ruang menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Sedangkan pengertian kota, ditinjau dari segi geografis menurut Bintarto (1989), kota dapat diartikan suatu sistem jaringan kehidupan manusia, ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis. 

Kota dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah di bawahnya.

Mengacu pada UU di atas, penilaian terhadap Pemimpin Dumai Hari ini Gagal dalam mengatur tata ruang yang Efessien, kita melihat fakta di lapangan. Produk hukum lebih banyak dipakai untuk mencari keuntungan berbagai pihak yang mencari keuntungan mengisi kocek kantong pribadi. 

Biasanya, pengetahuan mengenai sebuah produk hukum banyak digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat yang tidak mengetahui peraturan. Tetapi para staf pemerintahan kitalah yang justru paling sering mencari keuntungan mengenai pengetahuan produk hukum.

Terbengkalainya berbagai bangunan, seperti pengerjaan jembatan percepatan ekonomi bagi masyarakat Transmigran di Batu Tritip, belum lagi kita melihat, mangkraknya pembangunan fasilitas olah raga, belum lagi kita melihat pekerjaan jalan penimbunan baik semenisasi maupun pengaspalan.

Pelaksanaan proyek yang selama ini banyak mengalami kerusakan. Buktinya, proyek peningkatan badan jalan dan pipanisasi air bersih yang tidak berjalan sesuai harapan masyarakat.

Mari kita melihat penelusuran di lapangan mengenai beberapa temuan di lapangan. Pelanggaran peraturan, penyimpangan perizinan, pengurangan sumber PAD dan dugaan penyalah gunaan wewenang jabatan. 

Puluhan bangunan berdiri tanpa mengurus izin sama sekali. Ada yang mengurus izin dengan tulisan < 4 lantai, tetapi rangka bangunan seperti perencanaan lebih dari 5 lantai. Bahkan ratusan bangunan berdiri di atas tanah yang tidak sesuai peruntukannya. Mau dibawa kemana Negara ini, Khususnya Kota Dumai.


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA
Jumat,20 Juli 2018 - 14:46:38 WIB

Hadiri Komite Advokasi Daerah, Ini Harapan Kadin Inhil

PEKANBARU - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Indragiri Hilir, Edy Indra Kesuma sang

Jumat,20 Juli 2018 - 14:38:53 WIB

Kadin Inhil Ikuti Tindak Lanjut Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Riau

PEKANBARU - Dipimpin Edy Indra Kesuma, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Indragiri Hilir m

Kamis,19 Juli 2018 - 16:30:32 WIB

Aliansi Pemuda Mahasiswa Inhil Undang Seluruh Anggota DPRD Hadiri Vision Workshop

Tembilahan - Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Inhil mengundang seluruh anggota Dewan Perwakilan Rak

BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI