.jpg)
Dumai - Polemik terkait kutipan uang parkir oleh juru parkir di sepanjang jalan protokol Kota Dumai, namun nihil retribusi kepada daerah terus bergulir ditengah masyarakat.
Menanggapi persoalan tersebut, anggota DPRD kota Dumai Johannes Tetelepta, seperti yang dikutip globalriau.com Rabu (13/07/2016) menjawab tidak dapatnya pemerintah melalui Dinas Perhubungan mengutip retribusi parkir lantaran terbentur aturan bahwa pemerintah tidak diperbolehkan mengutip retribusi parkir pada status jalan nasional.
Namun demikian, untuk Kota Dumai, hampir seluruh jalan protokol di kota berstatus jalan nasional. Akan tetapi SK Mentri PU sudah terbit nomor 290 terkait perubahan status jalan nasional menjadi jalan kota.
Disamping itu juga terkait perubahan jalan peraturan walikota juga sudah ada."Kata pihak Dishub sudah ada perwako terkait perubahan jalan sesuai SK kementrian tersebut," jelasnya.
Dalam peraturan kementrian tersebut, kata Johannes, disebutkan bahwa pemerintah harus menganggarkan terlebih dahulu target retribusi parkir sesuai kemampuan APBD di Kota Dumai.
"Misalkan target mampu mencapai 10 miliar setelah berbagi persentase dengan pengelola. Maka pemerintah harus menganggarkan retribusi sebesar target dan diparipurnakan untuk sepanjang tahun berjalan. Itu sudah diatur oleh kementrian keuangan," jelasnya.
Oleh karenanya, lanjut Johannes, pada perubahan APBD mendatang DPRD bersama pemerintah akan berusaha agar retribusi target parkir bisa dianggarkan sesuai aturan kementrian sehingga mendatang pemerintah bisa mendapat PAD kembali dari retribusi parkir.
Sementara menunggu tahun anggaran perubahan, DPRD berharap masyarakat legowo terhadap tarif parkir yang dibayarkan sebagai rasa terima kasih bagi juru parkir yang sudah menjaga kendaraan.
"Kita upayakan pada APBD perubahan bisa mendapat PAD dari retribusi parkir, setelah dianggarkan, oleh karenanya kita minta kerjasama masyarakat," harapnya.
Sumber : Globalriau.com
