JAKARTA (WR) - Meskipun berdasarkan laporan yang ia terima, terjadi penurunan yang signifikan pada jumlah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebesar 74 persen dibanding tahun lalu, Presiden Joko Widodo meminta Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk memberikan perhatian pada 217 titik api (hotspot) yang ada di seluruh Indonesia.
“Saya ingin agar langkah-langkah percepatan dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan ini betul-betul lebih terpadu dan lebih efektif,” kata Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas mengenai penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (12/8/2016) siang.
Presiden mengingatkan karhutla harus diselesaikan lebih awal, jangan sampai titik api yang sudah ada dibiarkan bertambah.
“Saya melihat beberapa titik ada di Riau, di Sumatera Utara, di Sumatera Selatan, saya kira mumpung masih baru 20, baru 30, baru 15 segera diselesaikan sebelum nantinya kalau sudah ribuan itu penanganannya sangat sulit,” imbuh Presiden mengingatkan.
Presiden mengatakan titik kritisnya ada di bulan Agustus, September, dan Oktober, karena itu, sebelum masuk ke titik tersebut, Presiden meminta agar BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kapolri, dan Panglima TNI, yang sudah bertemu pada tahun lalu dan awal tahun ini, agar melakukan penyelesaian sedini mungkin sebelum api bergerak kemana-mana.
Presiden menegaskan kembali perintah yang pernah ia berikan kepada Panglima TNI dan Kapolri, bahwa pejabat teritorial TNI dan pejabat kewilayahan di Polri, baik di Kodam, Kodim, Korem, Polda, Polres sampai di bawahnya harus diikutkan.
