TEMBILAHAN (WAHANARIAU) - Puluhan tokoh pergerakan, aktifis pemuda dan mahasiswa duduk bersama, Minggu malam (8/1/17) tadi membahas persoalan penghentian jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).
Di antara tokoh pergerakan, aktifis dan pemuda ini yang hadir dalam pertemuan ini digelar di halaman Gedung Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Inhil Jalan Sungai Beringin Tembilahan, diantaranya dari Yayasan Inhil Peduli, Komunitas Peduli Anak (KOMPAK) dan organisasi HMI, GMNI, DPM UNISI dan organisasi lainnya.
Dari pertemuan ini mencuat keresahan bersama terkait distopnya pelayanan Jamkesda oleh Pemkab Inhil, sehingga memicu terganggunya pelayanan kesehatan bagi kalangan fakir miskin dan tidak mampu di Kabupaten Inhil.
"Kita tentu saja mempertanyakan Pemkab Inhil terlalu tergesa-gesa untuk menghentikan pelayanan Jamkesda, padahal masih ada daerah lain, seperti Kabupaten Gowa yang justru menolak kerjasama dengan BPJS," tegas Muhammad Guntur dari Komunitas Jendela Kita.
Rustam Evendi dari DPM UNISI menegaskan, Pemkab Inhil seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan dihentikannya Jamkesda untuk segera diintegrasikan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI).
"Sehingga saat ini, masyarakat yang selama ini dapat pelayanan kesehatan dari Jamkesda menjadi terhalang mendapatkan pelayanan kesehatan di RS," katanya. Apalagi, bagi mereka yang selama ini belum atau tidak terdata kedalam program Jamkesda atau BPJS-PBI.
Para peserta lain dalam pertemuan ini mengingatkan, seharusnya Pemkab Inhil mempertimbangkan dengan komprehensif, apakah menggunakan Jamkesda ke BPJS-PBI lebih murah atau justru membebani APBD Inhil. Termasuk keluhan pelayanan kesehatan yang didapat peserta BPJS selama ini.
Pertemuan ini menyepakati akan digelar aksi turun ke jalan untuk mengkritisi dan mempertanyakan penghentian pelayanan Jamkesda kepada pihak terkait, terutama Pemkab Inhil. Aksi itu akan digelar pada Rabu (10/1/17) nanti.(riauterkini)
