PEKANBARU (WAHANARIAU) - Dugaan daftar pemilih tetap (DPT) ganda menjadi salah satu perbincangan hangat pada hearing Komisi I DPRD Kota Pekanbaru dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pekanbaru, Senin (6/2/2017).
Rapat dengar pendapat ini langsung dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Hotman Sitompul, didampingi Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Jhon Romi Sinaga dan para anggota Komisi I lainnya.
Bahkan Jhon Romi Sinaga, wakil DPRD Kota Pekanbaru, dalam hearing ini meminta pilkada yang bakal digelar pada 15 Februari 2017 mendatang untuk ditunda.
Pasalnya banyak kejanggalan yang ditemukan sebelum pesta demokrasi ini berlangsung, salah satunya yakni amburadulnya DPT.
Bahkan apabila tidak ada pembenahan atau perbaikan segera mungkin dari KPU Kota Pekanbaru, Romi menyakini banyak hati masyarakat yang dicederai.
"Saya telah melakukan tinjauan di lapangan seperti di TPS (tempat pemungutan suara) 53, 57, 60, di Kecamatan Tampan, dari DPT ratusan namun yang keberadaannya ada hanya puluhan saja, sementara selebihnya fiktif tidak tinggal di lokasi tersebut," ungkap Jhon Romi Sinaga.
Bahkan di hadapan ketua Komisi I, Panwaslu dan KPU, Jhon Romi Sinaga mengatakan bahwa persoalan DPT ganda ini persoalan serius, dan harus ditangani secepat mungkin.
"Data kami bisa dipertanggungjawabkan, ada sekitar 30 TPS yang kami datangi. Setiap malam saya pulang jam tiga. Boleh jalan sama saya ke RT. Ini serius, terdaftar sebanyak ini, yang ada orangnya hanya beberapa, yang lainnya kemana," sebut Romi.
Untuk itu, Politisi PDI Perjuangan ini meminta KPU, Panwas, dan Dukcapil jangan menelan mentah-mentah data yang didapat, namun lakukan verifikasi.
"Temuan kita banyak, anggota kita banyak, ini bisa menjadi senjata pamungkas bagi saya dan kawan-kawan lain nantinya, maka mari benahi 10 hari ke depan. Namun kalau masih amburadul, tunda saja Pilkada ini,"katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Pekanbaru terkait amburadulnya DPT untuk Pilkada Pekanbaru yang akan diselenggarakan pada 15 Februari 2017 mengaku bahwa persoalan ini merupakan persoalan nasional.
"Kita diundang Komisi I terkait banyak hal, membicarakan DPT kita, kesiapan logistik, yang menonjol tadi masalah DPT, dimana persoalan DPT ini, terjadi karena kondisi masyarakat yang mobile dan berpindah-pindah. Maka ditemukanlah DPT yang sudah tidak berdomisili sesuai dengan data kependudukan," ungkap Ketua KPU Kota Pekanbaru, Amiruddin Sijaya.
Sementara di lain sisi, lanjut Amiruddin, ada juga masyarakat yang tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih karena tidak terdaftar dalam DPT.
"Kita memiliki Sidali (sistem data pemilih), dalam sidali tidak ganda. Sebenarnya ini masalah nasional. Saya baca di media online tadi, di Jakarta juga sama," pungkasnya.
Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru Baharuddin dikonfirmasi usai rapat menjelaskan bahwa bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT tetap bisa memilih.
"Bagi yang tidak terdaftar ada Suket, yaitu surat keterangan. Agar bisa tetap memilih," pungkasnya.(halloriau)
