Pelalawan - Bupati Pelalawan, HM Harris menyampaikan beberapa kendala yang dialami pemerintah kabupaten (Pemkab) Pelalawan, terutama yang berhubungan dengan pungutan yang dikenakan terhadap pemdakab Pelalawan.
“Beberapa persoalan tengah kami hadapi. Pertama, masalah Galian C, di mana jika ada proyek pemerintah daerah, Galian C-nya dipungut biaya, sementara kalau swasta, Galian C-nya tidak dipungut biaya,” katanya.
Selanjutnya kata Harris, masalah air permukaan yang menjadi tanggung jawab provinsi juga menjadi persoalan yang dihadapi Pemkab Pelalawan. Ia pun sempat mencontohkan, ada perusahaan di Pelalawan yang dikenakan biaya air permukaan sebesar Rp17 miliar, namun akhirnya yang dibayar tidak sebesar itu.
“Perusahaan yang tadinya mesti membayar Rp17 miliar, setelah mengajukan keberatan dan meminta Rp1,7 miliar saja, yang dibayar Rp1,7 miliar tadi. Anehnya lagi, provinsi tidak pernah koordinasi ke kami terkait ini, seharusnya suratilah dulu kabupaten,” ungkapnya.
Kemudian, ketua DPD II Golkar Pelalawan ini pun mengatakan, saat ini pemkab Pelalawan sudah memiliki pembangkit listrik yang dikelola salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pelalawan. Daya pembangkit listrik ini pun sudah dikirim ke berbagai kabupaten terdekat.
“Sekarang jaringan pembangkit listrik ini masih terbatas, belum bisa mengirimkan ke kabupaten-kabupaten tetangga. Ini salah satu kendala pembangkit listrik kami,” jelasnya.
Untuk itu, orang nomor satu Pelalawan ini berharap, Komisi C DPRD Riau bisa memfasilitasi segala persoalan pemkab Pelalawan dengan pemerintah provinsi (Pemprov) Riau.
Menanggapi hal ini, Musyaffak Asikhin, wakil ketua Komisi C DPRD Riau mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi penyelesaian persoalan itu. Salah-satunya, melakukan hearing dengan dinas yang bersangkutan.
“Ini perlu diatasi segera. Komisi C siap memfasilitasi penyelesaiannya. Sekarang kami sudah dapat datanya, itulah yang akan menjadi bahan hearing kami nanti,” ujar politisi PAN ini.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, beberapa anggota Komisi C DPRD Riau. Di antaranya, Sewitri, Supriati, Yulianti, Soniwati, Siswaja Muljadi, Husni Thamrin, Husaimi Hamidi. Juga tampak beberapa anggota DPRD Pelalawan dan pejabat Pemkab Pelalawan.
Harris Dicecar Beragam Pertanyaan
Ada yang menarik saat kunjungan kerja Komisi C DPRD provinsi Riau di pemerintah kabupaten Pelalawan, Selasa (4/11). Dari delapan orang anggota Komisi C, salah seorangnya adalah putri bungsu bupati Pelalawan, HM Harris. Kondisi inilah yang membuat pertemuan begitu menarik, karena Sewitri dinilai begitu profesional menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada ayahnya itu.
Pantauan riauterkini.com, bupati Pelalawan, HM Harris langsung memimpin pertemuan ini. Di sebelah kiri, ia didampingi pimpinan rombongan Komisi C. Setelahnya, duduk Sewitri menggunakan kerudung biru muda.
Banyak hal yang dibahas pada pertemuan ini, terutama berkaitan masalah pendapatan daerah, peran perusahaan daerah BUMD terhadap sejumlah perusahaan yang beroperasi di Pelalawan.
Meskipun terlihat kaku, Sewitri pastilah menyadari bahwa ia harus bersikap profesional mengemban aspirasi masyarakat daerah pemilihan Pelalawan-Siak. Diapun menyampaikan sejumlah pertanyaan.
Secara sigap bupati Harris menjawab sejumlah pertanyaan yang disampaikan putrinya tersebut, serta pertanyaan dari seluruh anggota Komisi C DPRD Riau. Sebagai catatan, ini merupakan kunjungan kerja resmi pertama anggota DPRD Riau ke kabupaten Pelalawan setelah pelantikan. (***)
