Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, saat ini tengah gencar melakukan pelaksanaan program kegiatan pembangunan bidang infrastruktur, melalui satkernya masing-masing sejak awal Juni tahun 2014 lalu. Namun pelaksanaannya dilapangan terkesan 'semberaut' dan minim pengawasan yang dilakukan oleh satker selaku penyelenggara kegiatan.
Minimnya pengawasan yang dilakukan satker, tentunya sangat berdampak buruk pada kualitas dan kwantitas hasil pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dilakukan antara pihak satker dengan rekanan.
Jika hal ini secara kontiniu berlangsung tanpa dilakukan pengawasan yang benar hingga masa tenggang pelaksanaan proyek berakhir sesuai jadwal kontrak masing-masing antara pnyelenggara dengan rekanan, maka hasil pelaksanaan proyek tersebut sangat diragukan kwalitasnya.
Dari hasil pantuan Riau Pesisir selama sepekan terakhir ini, banyak kegiatan proyek fisik dilakukan satker-satker Pemko yang dinilai minim pengawasan dilakukan pihak satker dan rekanannya yang ditugasi untuk memantau pelaksanaan proyek yang tengah berjalan.
Satker - satker pemko itu, meliputi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Pendidikan (Disdik) dan terakhir Dinas Kesehatan (diskes) Kota Pekanbaru.
Keempat satker pemko ini paling banyak melaksanakan proyek fisik, seperti Dinas PU Bina Marga dan SDA, setidaknya ditemukan ratusan paket proyek peningkatan jalan, pemiliharaan jalan, overlay, hotmix, pelebaran jalan, jembatan, box culvert, pedestrian, gorong-gorong (box calvert), pembangunan Turap, Leoning, bronjong, penataan kawasan anak sungai dan normalisasi anak sungai.
Selanjutnya di Dinas PU Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya, Pembangunan dan rehabilitasi gedung/ rumah negara, Drainase, Semenisasi, Penataan jalan lingkungan permukiman, pembuatan sumur bor, MCK Portable, perencanaan kawasan perkantoran Pemko Pekanbaru, rumah dinas walikota/wakil dan asisten.
Kemudian di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, meliputi proyek pembangunan unit sekolah baru (USB), rehabilitasi gedung dan kantor sekolah, revitalisasi gedung dan kantor dinas pendidikan, ruang kelas baru (RKB), pembangunan pagar dan mushola sekolah, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sederajat yang tersebar di 12 kecamatan kota Pekanbaru.
Sedangkan di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, meliputi pembangunan puskesmas, rehabilitasi/revitalisasi puskesmas, pusat pembantu (pustu) puskesmas, rumah dinas pkm, penambahan ruang puskesmas, pembangunan Ipal, pembangunan rumah sakit Pekanbaru dan lainnya.
Dari keseluruhan kegiatan fisik tersebut diatas yang bersumber dana dari APBD Pemko 2014 mencapai ratusan milyar. Pelaksanaan pekerjaan dilapangan, banyak ditemukan indikasi penyimpangan. Mulai dari lemahnya pengawasan teknis dari satker dan konsultan pengawas, hingga aturan dan ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah serta peraturan yang ada.
Indikasi penyimpangan itu, mulai dari tidak adanya terpampang plang papan nama kegiatan dilokasi proyek, Izin mendirikan bangunan (IMB), alamat kantor perusahaan yang simpang siur (fiktif), hingga permasalahan pengurangan bahan materil fisik yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (bestek) dan bobot pekerjaan yang rawan disalahgunakan, sehingga pelaksanaan kegiatan mirip dengan proyek siluman.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru Ir Dadang Eko Purwanto dan Kadis Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) Ir Azmi saat di jumpai di kantornya di Jalan Datuk Setia Maharaja Pekanbaru Jumat, (7/11) tidak berhasil dimintai penjelasan terkait pelaksanaan sejumlah proyek fisik yang saat ini tengah berjalan.
Menurut salah satu stafnya yang tidak ingin disebutkan identitasnya pada Riau Pesisir, menyebutkan bahwa pimpinannya tersebut tengah tidak berada di kantornya, dengan alasan sedang pergi keluar kantor mengahdiri rapat ke kantor kantor Walikota Pekanbaru.
"Bapak tidak ada di ruang kerjanya pak, mereka lagi keluar kantor semua. Saya dapat info mereka sedang mengikuti rapat di kantor Walikota," ucap stafnya tanpa menyebutkan kapan waktu kepergian kedua Kadis itu untuk mengadiri rapat di kantor Walikota Pekanbaru.
Meski demikian lantas media ini mencoba menghubungi kedua Kepala Dinas PU tersebut ke nomor ponselnya masing-masing, keduanya sedang tidak aktif, pesan pendek yang dikirimkan juga tak berbalas hingga berita ini di muat. (wrc/ari)
