INHIL - Terkait rencana pemekaran Indragiri Selatan (Insel) menjadi kabupaten baru di provinsi Riau oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) saat ini terganjal moratorium. Namun Ketua Komisi I DPRD Inhil Yusuf Said, mendukung andai ada langkah-langkah strategis yang ingin ditempuh.
"Kami siap saja mendukung Pemkab Inhil jika memang ada langkah strategis lainnya yang harus ditempuh terkait Pemekaran Insel. Namun demikian, kita juga harus mematuhi kebijakan yang telah diambil pusat. Artinya, ya memang harus bersabar menunggu kebijakan selanjutnya dari pusat," katanya.
Pemkab Inhil telah memenuhi kelengkapan administrasi yang bertujuan untuk pelaksanaan pemekaran daerah Kabupaten Insel sejak beberapa waktu lalu."Pembahasan pun sudah lama selesai. Segala kajian yang berkaitan dengan pemekaran pun sudah dilakukan. Memang benar adanya bahwa pemekaran Kabupaten Insel tersebut hanya tinggal menunggu pencabutan moratorium semata," bebernya.
Sementara itu, Kepala Sub - Bagian Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil, Hj Marini SE MSi mengatakan, baik prasyarat administratif maupun prasyarat teknis kewilayahan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
Alur proses dari upaya pemenuhan prasyarat administratif dan teknis kewilayahan tersebut diawali dengan pelaksanaan kajian yang dilakukan oleh tim akademisi. Lantas, usai kajian dilaksanakan, tahap selanjutnya ialah pengajuan permohonan surat persetujuan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Inhil yang dilanjutkan ke pihak DPRD Kabupaten Inhil serta kepada Gubernur Provinsi Riau dan DPRD Provinsi Riau.
"Kajian yang dilaksanakan sebagai tahap awal dari upaya pemenuhan persyaratan Teknis Kewilayahan mencakup beberapa aspek, diantaranya ialah aspek ekonomi, pendidikan, fasilitas dan kependudukan seperti yang tertera pada PP No 78 tahun 2007 tersebut," jelas Marini.
"Intinya, dari sisi administratif dan teknis, Pemkab Inhil telah memenuhi seluruh prasyarat yang diperlukan. Hanya tinggal menunggu pencabutan moratorium oleh Kemendagri yang ditunggu sehingga pemekaran atau Pembentukan Daerah Otonom Baru, Kabupaten Insel dapat segera direalisasikan," pungkasnya.
