TEMBILAHAN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Riau menggelar rapat paripurna ke-10 masa persidangan III yang dipimpin Wakil Ketua II, Maryanto, rapat dilaksanakan, Senin (20/11/2017) malam.
Mengagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Bupati Inhil terkait Ranperda APBD 2018, rapat dihadiri oleh para anggota DPRD dan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil. Secara umum, dalam bidang pendidikan, fraksi-fraksi menyoroti permasalah sarana dan prasarana pendidikan yang masih belum layak.
Seperti yang disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Herwanissitas, bahwa capaian kinerja output/outcome pada Dinas Pendidikan Inhil masih jauh dari harapan yang ingin dicapai, seperti pada jumlah peserta didik, ketersedian laboratorium IPA, sarana prasrana bangunan sekolah, bangku, meja belajar, sumber daya pendidikan pada guru dan distrubusi guru masih jauh dari Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan Herwanissitas, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Muslim menitik beratkan terkait banyaknya sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai dan tidak layak. ''Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Inhil,'' ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Juru Bicaranya, Adi Chandra menegaskan perlunya perhatian Pemkab Inhil terhadap rumah dinas guru di pelosok, karena dikatakannya rumah dinas yang ada saat ini sudah hancur dan tidak layak huni.
Juru Bicara Fraksi Gerakan Bintang Amanat Keadilan (GBAK), Sumardi pun mengatakan berkaitan dengan prioritas pembangunan di bidang pendidikan fraksinya menilai Pemkab Inhim belum maksimal.
''Seperti validasi pendataan gedung-gedung sekolah yang telah dilakukan pembangunan atau perbaikan dan belum meratanya penyebaran guru di daerah-daerah terpencil,'' tegasnya.
Menanggapi itu, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Inhil, Said Syarifuddin saat rapat paripurna ke-11 masa persidangan III, Selasa (21/11/2017) menjelaskan bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penempatan guru PNs di desa, pemerataan dan peningkatan sarana dan prasarana sekolah memang sangat dibutuhkan.
''Pemkab Inhil sepakat bahwa hal ini sangat penting dalam mendukung capaian output/outcome pada pelayanan dasar urusan pendidikan, untuk itu perlu dukungan dan komitmen bersama agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan,'' ujarnya.
