Tembilahan - Berbagai cara telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) untuk menarik investor guna pengembangan industri berbasis kelapa. Upaya tersebut, menurut Ketua Komisi II (Dua) DPRD Inhil, AMD Junaidi AN, mesti disertai pula dengan langkah menciptakan iklim investasi yang kondusif di 'Negeri Hamparan Kelapa Dunia'.
Junaidi mengatakan, iklim investasi yang kondusif akan menjadi sebuah pertimbangan yang penting bagi para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi di suatu daerah.
Beberapa indikator iklim investasi yang kondusif sebagaimana dirilis oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD melalui laporan Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED), diungkapkan Junaidi, dapat dilihat melalui 9 (Sembilan) aspek, yakni lahan usaha dan kepastian usaha, perizinan usaha, interaksi antara pemda dan pelaku usaha, program pengembangan usaha swasta, kapasitas dan integritas Kepala Daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan biaya transaksi lain, kebijakan infrastruktur daerah, keamanan dan penyelesaian konflik, dan kualitas peraturan daerah.
"Penciptaan iklim investasi yang kondusif dapat dilakukan melalui sejumlah faktor yang bersifat non - ekonomi, seperti masalah perizinan usaha, stabilitas politik, penegakkan hukum, masalah pertanahan untuk lahan usaha, tingkat kriminalitas dalam masyarakat, demonstrasi buruh, komitmen pemerintahan, komitmen perbankan, perpajakan, dan infrastruktur," papar Junaidi, Kamis (23/11/2017).
Oleh karena itu, Junaidi melontarkan sebuah pertanyaan, 'apakah Kabupaten Inhil telah memenuhi sejumlah indikator tersebut?'. Menurut Junaidi, pemenuhan atas semua indikator yang berimbas positif pada iklim investasi kondusif itu, akan mampu menumbuhkan persepsi yang positif pula di kalangan para calon investor.
"Keraguan untuk menanamkan modal usaha akan muncul ketika memang Inhil dianggap layak menerima investasi. Bahkan, dengan iklim investasi yang kondusif juga akan dapat memberikan realisasi investasi yang berkesinambungan kedepannya," urai Junaidi.
Disamping itu, Junaidi meminta, Pemerintah Kabupaten Inhil dapat memperhatikan faktor - faktor ekonomi yang juga mengindikasikan iklim investasi yang kondusif. Inflasi dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), dibeberkan Junaidi, merupakan 2 (Dua) hal yang menjadi faktor dominan dalam klaim sebuah daerah sebagai daerah yang layak menerima investasi.
"Ini adalah tugas yang cukup berat buat Pemkab Inhil. Bukan suatu hal yang mudah memenuhi keseluruhan indikator tersebut, baik indikator yang bersifat ekonomi maupun non - ekonomi itu. Namun, inilah yang perlu dilakukan demi pengembangan sektor perkebunan kelapa melalui hilirisasi komoditas kelapa," tandas Junaidi.
Komitmen Hilirisasi Beri Nilai Tambah Ekonomi
Komitmen hilirisasi industri kelapa, dikatakan Junaidi mampu memberikan nilai tambah ekonomi komoditas yang menjadi unggulan di 'Bumi Sri Gemilang'. Sejauh ini, Junaidi menilai, Pemerintah Kabupaten Inhil telah komit untuk menjalankan pengembangan industri berbasis kelapa tersebut.
"Pemkab Inhil telah berusaha memanage investasi di bidang perkebunan kelapa ini. Kami cukup salut atas komitmen itu. Apa yang dilakukan Pemkab Inhil merupakan sebuah langkah nyata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama yang berprofesi sebagai pekebun kelapa. Hal itu juga merupakan upaya mendorong ekonomi daerah," pungkas Junaidi.
Junaidi melihat, Pemkab Inhil berpeluang besar untuk berhasil mengembangkan industri kelapa ini. Hal ini dikarenakan Kabupaten Inhil memiliki produktifitas kelapa cukup besar dan kebutuhan akan kelapa sebagai bahan baku industri juga sangat tinggi.
"Kebutuhan akan kelapa oleh industri pengolahan cukup banyak. Ini akan membuat demand terhadap komoditas kelapa semakin meningkat. Tinggal lagi bagaimana caranya Pemkab Inhil mengatur supplykelapa untuk kebutuhan industri itu saja sehingga kebutuhan industri pengolahan kelapa dapat diakomodir secara keseluruhan," papar Junaidi.
Untuk memperoleh siklus permintaan dan penawaran kelapa yang sempurna di pasar industri, Junaidi menyarankan, agar Pemerintah Kabupaten Inhil dapat mempertahankan kesinambungan pembangunan sektor perkebunan kelapa sebagaimana yang telah dilakukan sampai saat ini. (Dex)
