Komisi II DPR Cek Persiapan Pilkada Serentak di NTB

Komisi II DPR Cek Persiapan Pilkada Serentak di NTB
Ketua Komisi DPR RI Zainudin Amali menerima cendera mata dari Sekda NTB Rosiady Sayuti dalam pertemuan di Gedung Pemrov NTB, Mataram, Rabu (28/2/2018) siang. (Foto: Edi N/Humas)

MATARAM - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan kunjungan kerja reses masa persidangan III Tahun 2017-2018 ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (28/2/2018).

Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali (FPG), menyampaikan bahwa kunjungan reses Komisi II kali ini memilih 3 (tiga), tempat yakni Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau kerja-kerja di daerah terkait tugas dan fungsi DPR.

“Kami juga bermaksud melihat dari dekat pelayanan publik di NTB karena ada pelayanan publik terpadu dan pelaksanaan fungsi otonomi di NTB,” kata Amali dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, di Mataram, Rabu (28/2/2018) siang.

Lebih lanjut, Ketua Komisi II itu menyampaikan bahwa selain Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan dilakukan tahun ini, juga akan dilaksanakan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) secara bersamaan pada bulan April 2019 yang merupakan pengalaman pertama kali.

“Harapan dari Komisi II DPR RI adalah untuk memastikan pelaksanaan Pilkada sesuai aturan yang ada dan juga kesiapan masyarakat. Salah satu perhatian adalah netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara), dan itu tugas dari Sekda dan juga pimpinan lain,” jelas Zainuddin.

4 Pasangan

Menanggapi pernyataan Ketua Komisi II DPR RI itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekda) Pemprov NTB, Rosiady Sayuti mewakili Gubernur, menyampaikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) yaitu pemilihan gubernur di Provinsi NTB diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon, dan hingga kini berlangsung lancar dan damai.

“Mudah-mudahan dengan kunjungan anggota DPR RI Komisi II dapat berkenan termasuk dengan kunjungan ke lapangan nanti,” tambah Sekda mengakhiri sambutan awal.

Adapun Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Lalu Gita Ariadi melaporkan,  bahwa pada tahun 2016 NTB berada pada zona kuning namun pada tahun 2017 menjadi proyek percobaan dan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendapat peringkat ketiga.

“Kualitas SDM terus ditingkatkan untuk antisipasi perubahan aturan dan mengikuti bimbingan teknik (bimtek) dari kementerian terkait serta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” tambah Kadis PTSP.

Saat forum diskusi, anggota DPR RI dari PDIP, Henry Yosodiningrat, dan Firmansyah (FPPP) menyampaikan bagaimana sosialisasi dari Ombudsman. Sedangkan, Azikin dari FGerindra menyampaikan bagaimana pelayanan hal-hal yang bersifat kecil seperti kesehatan dan mengenai penerimaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Kategori II (KII) maupun honorer.

Usai pertemuan, Ketua Komisi II menekankan kembali mengenai netralitas PNS saat pelaksanaan pilkada serentak. “Kunjungan reses Komisi II selain memantau kegiatan dalam persiapan Pilkada serentak juga ingin memastikan agar pemerintah provinsi, kota/kabupaten agar para PNS bersikap netral dalam pilkada,” ujar Zainuddin.

Turut hadir dalam kunjungan reses kali ini diantaranya Mardani Ali Sera (Wakil Ketua Komisi II/FPKS), Henry Yosodiningrat (FPDIP), Endro Suswantoro Yaman (FPDIP), Dwi Ria Latifa (FPDIP), Tubagus Ace Hasan Syadzily (FPG), Azikin Solthan (FGerindra), Firmansyah Mardanoes (FPPP), Asdep Humas dan Protokol Setkab Alfurkon Setiawan, Karo Renkeu Setkab Islachuddin, serta perwakilan mitra kerja Komisi II DPR RI lainnya.

Usai bertemu dengan Pemprov NTB, rombonga Komisi II DPR RI berkunjung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu untuk Ketenagakerjaan, dan kantor KPUD/Bawaslu.***

Sumber : Setkab

Berita Lainnya

Index