LAMONGAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, dari 126 juta sertifikat yang harus dibagi kepada rakyat di seluruh tanah air Indonesia, baru 51 juta yang sudah direalisasikan.
Ia menambahkan kalau itu diterus-teruskan setahun hanya menyelesaikan 500 ribu, maka perlu waktu 140 tahun untuk menyelesaikan seluruh sertifikat tanah di Indonesia.
“Saya enggak mau, enggak mau, enggak mau. Saya sudah perintahkan kepada Menteri BPN tahun 2025 seluruh Indonesia harus rampung,” kata Presiden Jokowi saat menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Alun-alun Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Kamis (8/3/2018) sore.
BACA : Jokowi Berkunjung ke Ponpes Mambaus Sholihin di Gresik
Karena itu, kalau biasanya setahun hanya keluar 500 ribu, maka Presiden memberi target kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional, jika setahun kemarin keluar 5 juta, tahun ini 7 juta harus keluar, dan tahun depan 9 juta harus keluar.
Khusus untuk Jawa Timur, Presiden Jokowi memberi target penuntasan sertifikat hingga 2023 mendatang. Jika target tersebut tidak dicapai, Presiden Jokowi menegaskan yang dicopot adalah Kepala Kanwil BPN.
“Kerja dengan saya seperti itu. Saya nyopot menteri, menteri nyopot kanwil, ya kan, kanwil nyopot kepala kantor yang di bawahnya. Memang harus seperti itu,” ujar Presiden Jokowi.
BACA : Jokowi Targetkan Proyek MRT Jakarta Selesai dan Beroperasi Maret 2019
