• Follow Us On : 

Peringati Hari Dharma Karya Dhika 2021, Kemenkumham Gelar Seminar Nasional


Redaksi | Minggu,17 Oktober 2021 - 02:44:33 WIB
Dibaca: 330 kali 
Peringati Hari Dharma Karya Dhika 2021, Kemenkumham Gelar Seminar Nasional

JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional” Seminar itu digelar dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2021.

Seminar Nasional ini dilaksanakan secara hybrid, luring di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM serta daring melalui zoom dan youtube selasa 12 Oktober 2021, dengan mengundang seluruh elemen masyarakat agar dapat berperan aktif ikut serta membangun Indonesia yang lebih baik.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyampaikan bahwa Seminar Nasional ini adalah momentum dalam mensinergikan dan mengkoordinasikan peran pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator baik kepada masyarakat maupun dunia usaha. Hasil dari seminar ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai rumusan kajian dan rekomendasi kebijakan di bidang Hukum dan HAM.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu pilar pemerintahan turut berperan mendorong pemulihan kesehatan dan peningkatan ekonomi nasional melalui revolusi digital serta mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness)

melalui peran Ditjen PP dan BPHN dalam pembenahan regulasi serta peran AHU dalam penyederhanaan proses perizinan. Ditjen KI juga berperan mendukung UMKM dengan menyediakan layanan digital untuk pendaftaran merek sedangkan Ditjen Imigrasi berinovasi menciptakan visa elektronik bagi kemudahan investor. Guna mempertajam mainstreaming Bisnis dan HAM di Indonesia, Ditjen HAM juga telah membangun aplikasi penilaian risiko bisnis untuk memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis.

Pada giat ini, hadir Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin sebagai Keynote Speaker. Beliau menyampaikan bahwa kondisi pandemi ini memerlukan ketepatan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan guna menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi nasional.

“Aturan kedaruratan” dibutuhkan guna mencegah keterlambatan bertindak yang berpotensi menyebabkan kerugian negara yang lebih besar.

Beliau menegaskan bahwa konsep rukhsah (kemudahan pada kondisi tertentu) yang serupa dengan pintu darurat di masa krisis dapat kita aplikasikan dalam tata peraturan perundang-undangan. Setiap keputusan atau kebijakan harus berdasar pada azas pemerintahan yang baik utamanya azas kemanfaatan dan kepentingan umum.

Berbagai narasumber baik dari pembuat kebijakan, akademisi, praktisi kesehatan serta pelaku ekonomi berkumpul dalam seminar ini, untuk bersama-sama mendiskusikan mengenai proses dan strategi pemerintah dalam mempercepat Indonesia sehat dan pemulihan ekonomi nasional. (rls/jul)


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Sabtu,03 November 2018

Peringati HCPS 2018, 8 Organisasi Dumai - Bengkalis Gelar Berbagai Kegiatan

DUMAI - Dalam rangka memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa (HCPS) tahun 2018, Delapan organisasi y

BERITA LAINNYA
Jumat,26 November 2021

Jacobson Pharma Announces FY2022 Interim Results

Robust Growth of 11.6% in Generics Business Amidst the Pandemic; Confident about Sustaining Str

Jumat,26 November 2021

HONMA Golf Announces Robust FY2021/22 Interim Results for the Six Months ending Sep 30, 2021

Half year sales of JPY 11,872 million, up 31.1% and 12.1% versus same period of FY2020 and FY2019

Jumat,26 November 2021

JD.ID Secara Eksklusif Menjual Spark 7 Terbaru dari TECNO

JAKARTA - 26 November 2021 - Belum lama ini, Jingdong Indonesia (JD.ID) dan TECNO mengumumkan kemitr

BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI