DUMAI - Sesuai pemberitahuan pihak PLN UP3 Dumai, bahwa pada Senin 6 November 2023 akan terjadi pemadaman listrik bergilir dibeberapa titik atau jalan, termasuk Jl Subrantas (komplek perkantoran Walikota lama). Pemadaman listrik akan berlangsung hanya sehari, mulai pukul 9.00 WIB hingga 13.00 WIB.
Info dari PLN UP3 Dumai dikatakan; Pemadaman listrik dalam rangka pemeliharaan jaringan tegangan menengah penyulang francis dan pemeliharaan gardu hubung Bundaran.
Nah, salah satu kantor yang terdampak pemadam listrik adalah Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Dumai, yang terletak di jajaran kompleks perkantoran Walikota lama tersebut.
Pada bangunan MPP yang menyatu dengan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai tersebut, sebanyak 24 instansi, baik OPD Pemko maupun instansi vertikal, siap melayani masyarakat, sesuai meja yang dituju.
Dan sesuai perkembangan teknologi saat ini, untuk segala pengurusan, semuanya sudah serba digital, lewat perangkat komputer atau IT. Dengan kata lain, internet merupakan jantung bagi semua perijinan maupun pengurusan 24 meja tersebut.
Jadi, masyarakat dan aparatur yang melayani bergantung pada ketersediaan listrik sebagai sumber daya komputer atau laptop.
Namun sangat disayangkan, saat gedung MPP terdampak pemadaman listrik bergilir pada Senin (6/11), terlihat gedung yang baru diresmikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Republik Indonesia (RI) Abdullah Azwar Anas pada Jumat (12/5/2023) lalu, tidak siap mengantisipasi pemadaman listrik.
Tiba-tiba gedung MPP tampak gelap gulita dan panas, karena lampu padam dan AC tidak menyala pukul 09.15 WIB.
Masyarakat yang akan mengurus ijin atau keperluan lainnya terpaksa balik kanan alias pulang karena petugas tidak bisa melayani. Sebagian masyarakat masih bertahan di depan pintu masuk sebelah luar atau teras.
"Kami tidak punya genset Bang. Nanti jam 14.00 WIB masyarakat bisa datang kembali mengurus keperluannya. Tegangan listrik nya belum stabil," dalih seorang petugas OPD Pemko Dumai yang mengisi kios pelayanan di salah satu sudut MPP.
"Uhhh.. terpaksa saya pulang nih," keluhan seorang ibu rumah tangga muda asal Kelurahan Geniot Kecamatan Medang Kampai, ketika akan mengurus KTP. Geniot merupakan kelurahan yang berada di pinggiran Kota Dumai. Akses jalan sekian kilometer masih tanah dan jauh dari pusat kota, membuat warga yang mendiami daerah tersebut butuh waktu lama dan ekstra hati-hati dan ekstra tenaga melintasi jalan.
"Seharusnya kantor ini punya genset lah.. Saya jauh-jauh datang dari pelosok, padahal saya targetkan tadi setengah hari selesai, sudah termasuk waktu perjalanan pergi-pulang. Kalau
Di tempat sama, seorang bapak yang akan membayar pajak kendaraan bermotor nya juga kesalkan situasi demikian.
"Padahal saya sudah minta ijin waktu dari kantor ke Komandan untuk mengurus pajak kendaraan bermotor saya yang telat 4 bulan," kesal Pak Ponimin, seorang Bintara kesatuan Kodim 0320/Dumai. Ia pun berkata bahwa nanti siang terpaksa harus urus ijin waktu lagi ke Komandan nya. "Tergantung Komandan saya Bang, apakah akan diijinkan atau tidak lagi nanti. Kalau tak diijinkan, terpaksa saya mengurus nya di kemudian hari pada saat tidak menggangu tugas rutin," ungkapan pria berpangkat 3 kuning tersebut.
Listrik kembali nyala ±1 jam kemudian, namun saat masyarakat kembali ke meja pelayanan, petugas DPMPTSP berikan informasi agar masyarakat datang kembali nanti siang sekitar jam 14.00 WIB.
"Tegangan listrik nya belum stabil," dalih petugas lainnya dari salah satu instansi, yang juga mengisi kios MPP.
Kadis DPMPTSP Hendra Usman dikonfirmasi akui, bahwa memang MPP tersebut tidak miliki genset.
"Ya Bang, memang MPP kita tidak ada genset nya. Kalau genset kantor DPMPTSP lama ada, tapi kapasitas daya nya tidak sanggup memenuhi kebutuhan MPP ini," jawab Kadis Hendra Usman dikonfirmasi Jurnalis. Iapun berencana tahun 2024 nanti akan mengajukan pengadaan genset untuk MPP tersebut.
Kaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota, Budhi Hasnul dikonfirmasi berkata, pihaknya (Bappeda Litbang-red) hanya menerima pengajuan anggaran secara makro dari OPD terkait.
"Jadi rincian secara detail kami tidak mengetahui. Yang membahas detail dan menyetujuinya Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) terdiri dari Asisten 1, 2 dan 3 dan OPD terkait," beber Budhi Hasnul.
Menurutnya lagi, kalau memang mau di anggarkan, maka baru bisa di masukkan dalam APBD Perubahan 2024 nanti. Sebab APBD murni 2024 sudah di anggarkan sejak 2023. Tinggal menjalani nya saja.
Sementara pentolan LSM Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Kota Dumai Ahmad Nasrullah berkata; seharusnya rencana pembangunan gedung MPP dan pengadaan genset sejalan.
"Ini menandakan tidak adanya niat Walikota Paisal lewat Para Asistennya dan OPD terkait lainnya membangun kota dengan sepenuh hati. Niat Paisal membangun hanya setengah hati dan tidak maksimal. Kalau ada protes atau demo baru di akomodir. Bayangkan repot nya masyarakat yang datang dari pinggiran, berharap hitungan menit selesai mengurus keperluan, namun akhirnya kecewa karena DPMPTSP tidak siapkan sarana prasarana pendukungnya. Padahal mungkin ada urusan lain yang terpaksa ditinggalkan masyarakat hanya untuk datang ke MPP dan berharap cepat selesai," kata Ahmad Nasrullah.
"Saya minta Walikota Paisal mulai tahun depan agar benar-benar serius, tuntas dan segenap hati dalam menganggarkan pembangunan. Kalau hal sama terjadi lagi, tidak menutup kemungkinan kami akan lakukan aksi protes," pungkas pria vokal ini.(Es)
