PEKANBARU - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau melalui Bidang Statistik menggelar rapat persiapan Forum Data bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Litbang, dan Inovasi Teknologi (Bappedalitbang), Emri Juli Harnis, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau Asep Riyadi.
Rapat dipimpin langsung Sekretaris Dinas Kominfotik Riau, Devi Rizaldi, didampingi Kepala Bidang Statistik Desi Riawati, juga dihadiri Subkordinator dan pejabat fungsional Statistisi dan Staf bidang statistik, pejabat fungsional Perencana dan Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bappedalitbang Provinsi Riau, serta Pejabat Statistisi Madya dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau.
Sekretaris Diskominfotik Riau, Devi Rizaldi, menyampaikan bahwa rapat persiapan forum data merupakan implementasi dari Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Gubernur Riau nomor 23 tahun 2021 tentang satu data Provinsi Riau bahwa perlu diadakan forum data sebagai wadah komunikasi antara pembina data, walidata dan walidata pendukung yang dikoordinir oleh Bappedalitbang.
"Rapat persiapan ini mempunyai tiga agenda pembahasan. Pertama menindaklajuti hasil penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPPS) Provinsi Riau tahun 2023. Kedua terkait daftar data yang akan disepakati di Forum Data dan ketiga rencana aksi penyelenggaraan statistik sektoral," ujarnya, saat rapat di Ruang Kadis Kominfotik Riau, Selasa (17/1/2024).
Terkait penilaian EPSS Provinsi Riau 2023, Devi Rizaldi menyebutkan nilai Indeks Pembangunan Statistik Provinsi Riau adalah 2,14 (kategori cukup) pada tahun 2023. Angka ini merupakan yang tertinggi di Sumatera. Namun pada beberapa indikator, nilai Provinsi Riau masih rendah. Diharapkan kerjasama dari BPS selaku pembina data dan Bappedalitbang Riau sebagai koordinator forum sekaligus sekretariat forum data untuk dapat membatu walidata (Diskominfotik Riau) meningkatkan indeks pembangunan statistik Provinsi Riau menjadi kategori Baik.
Lebih rinci Emilia Dharmayanthi, dari BPS Riau menanggapi hasil penilaian EPSS Provinsi Riau tahun 2023, dari 4 domain penilaian yakni domain prinsi Satu Data Indonesia (SDI), domain kualitas data, domain proses bisnis, domain kelembagaan dan domain Statistik Nasional maka domain yang terakhir memiliki indeks terendah.
"Dari segi tingkat kematangan, indikator yang masih berada pada level 1 diantaranya indikator interoperabilitas data, penjaminan konfidensialitas, sosialisasi dan literasi data statistik, pelaksanaan rekomendasi kegiatan statistik serta pemanfaatan Big Data," terangnya.
Sementara itu, Kepala BPS Riau, Asep Riyadi, menyoroti pada domain kelembagaan, perlunya tenaga statistik di setiap OPD sehingga memudahkan penyelenggaraan statistik sektoral dapat terlaksana dengan baik.
Hal ini juga diamini Kepala Bappeda Litbang, Emri Juli Harnis, dan menyarankan kepada Diskominfotik Riau untuk membuat telaah staf formasi tenaga statistik di OPD Pemerintah Provinsi Riau.
Selanjutnya untuk peningkatan nilai Indeks Pembangunan Statistik Provinsi Riau, maka perlu segera disusun rencana aksi penyelenggaraan statistik dengan memprioritaskan indikator yang masih pada level rendah.
Untuk dokumen rencana aksi sebaiknya dikoordinir oleh Bappedalitbang selaku koordinator forum dengan mengacu pada Keputusan Menteri Ppn/Kepala Bappenas Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022 tentangPenetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia tahun 2022-2024. Rencana aksi ini diharapkan dapat juga disampaikan pada Kegiatan Forum Data Statistik Sektoral.
Kemudian, Kepala Bappedalitbang Riau, Emri Juli Harnis, mengatakan forum data sebagai wadah komunikasi yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan informasi antar pemangku kepentingan dalam pengelola daftar data perencanaan dan pembangunan. Bappeda telah mengidentifikasi kebutuhan data yang harus dicapai untuk dokumen perencanaan. Diantaranya kebutuhan data RPJPD tahun 2025-2045(45 indikator), kebutuhan data teknokratik RPJMD 2025-2030(31 Indikator Kinerja Utama, 407 Indikator Kinerja Daerah dan 366 Indikator Kinerja Tujuan, Sasarandan Program Prioritas), kebutuhan data RKPD 2025 (410 indikator), kebutuhan data SIPD (4270 indikator) serta kebutuhan data geospasial yang jumlahnya masih dalam tahap identifikasi pada tahun berjalan.
"Daftar data ini sebaiknya disepakati oleh koordinator forum data, walidata, pembina data dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data yang disahkan melalui Berita Acara Kesepakatan di kegiatan Forum Data Statistik Sektoral yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir Januari 2024," ujarnya.(mcr)
