• Follow Us On : 

Presiden Jokowi: Uang APBD Segera Keluarkan, Jangan Simpan di Bank


Redaksi | Kamis,27 Juli 2017 - 21:36:37 WIB
Dibaca: 508 kali 
Presiden Jokowi: Uang APBD Segera Keluarkan, Jangan Simpan di Bank Presiden Jokowi saat membuka Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2017, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2017). (Foto: Humas/Jay)

JAKARTA (WR) - Dibandingkan dengan negara-negara lain dengan keadaan ekonomi global yang sekarang ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat berat sekali. Ia menyebutkan, semua negara mengalami tekanan ekonomi, tekanan pertumbuhan ekonomi.

“Negara kita di G20, berada pada posisi 3 besar, di bawah India dan RRC. Ini patut kita syukuri,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2017, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2017) pagi.

Menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat tergantung pada konsumsi. Oleh sebab itu, lanjut Presiden, daya beli rakyat harus diikuti terus, agar konsumsi tetap berada pada posisi yang diinginkan.

Presiden lantas mengkritik belanja pemerintah, termasuk pemerintah daerah, yang menurutnya banyak daerah sering terlambat mengeluarkan uang dari APBD. Biasanya, tambah Presiden, daerah baik di kabupaten, di kota, di provinsi, maupun di pemerintah pusat, mengeluarkan uang itu paling kebut-kebutan itu pada bulan-bulan di akhir tahun.

“Itu sudah bertahun-tahun berjalan seperti itu. Kalau sudah masuk ke November atau Desember, sudah, grojok-grojokan uang bayar ini, bayar ini, bayar ini,” ungkap Presiden.

Harusnya, menurut Presiden, itu dimulai pengaturannya pada bulan-bulan awal, misalnya uang muka, di bulan Januari sudah harus mulai keluar. Ia mengingatkan, jangan memiliki budaya senang menaruh uang APBD di bank dan idle selama berbulan-bulan, sehingga keadaan peredaran uang menjadi kering.

“Harus kita bangun sebuah budaya kerja uang APBD itu segera dikeluarkan. Jangan sampai sudah ditransfer dari pusat, DAU-nya misal, tidak segera digunakan. Sehingga peredaran uang di daerah menjadi sedikit dan tidak banyak,” tutur Presiden.

Soal Investasi
Yang kedua, lanjut Presiden, kuncinya selain belanja konsumsi dan belanja pemerintah, yang harus betul-betul seluruh gubernur, bupati, wali kota itu pahami adalah dua hal ini. Yang pertama, masalah investasi, yang kedua masalah ekspor. “Ini tolong dua hal kunci ini diperhatikan betul,” pintanya.

Presiden mengingatkan, tidak mungkin mendongkrak pertumbuhan ekonomi itu dari loncatan APBD, loncatan APBN juga tidak mungkin. Kuncinya, menurut Presiden, bagaimana menggenjot ekspor dan bagaimana menggenjot investasi.

“Dua ini kunci yang harus betul-betul kita pahami, dua ini kunci tolong diperhatikan betul,” pesan Presiden Jokowi.

Disampaikan Presiden, komoditas sekarang ini mengalami penurunan ekspor, ya karena pasarnya baru lesu. Negara-negara lain, menurut Presiden, pertumbuhan ekonominya baru lesu, baik di Amerika, di Uni Eropa, di Amerika Latin, semuanya memang mengalami kelesuan, sehingga ekspornya ini juga memang tidak mudah.

Tetapi Presiden melihat ada beberapa provinsi yang bisa menaikkan ekspornya, seperti di Sulawesi Selatan, peluang itu bisa diambil. Oleh sebab itu, kalau ekspor sulit digenjot, Presiden mengingatkan, Indonesia masih punya peluang, yaitu di investasi.

“Mendatangkan investor dan investasi di daerah kita, di provinsi, di kabupaten, dan di kota, ini menjadi kunci pertumbuhan ekonomi,” tutur Presiden.

Presiden Jokowi mengingatkan, yang namanya urusan perizinan itu betul-betul diperbaiki total agar kecepatan itu ada. Jangan sampai mengurus izin itu berbulan-bulan dan masih lebih dari setahun.

“Sudah, jangan diterus-teruskanlah mengurus izin bulan itu sudah ndak. Minggu saja ndak, harusnya sudah ndak. Hari saja harusnya juga sudah tidak. Sudah zaman IT kaya gini mengurus-urus kaya gitu masih minggu, masih bulan, apalagi tahun, sangat memalukan. Urusannya harusnya sudah jam kalau urusan izin itu, jam,” terang Presiden seraya menambahkan, di pemerintah pusat sekarang ini, di BKPM yang namanya mengurus izin itu 3 jam untuk 9 izin, dan sudah berjalan lebih dari setahun.

“Jadi datang dengan syarat, izin keluar maksimal 3 jam untuk 9 izin. Izin investasi, akta perusahaan dan NPWP, TDP, rencana penggunaan tenaga kerja asing, kemudian yang keenam izin memperkerjakan tenaga asing, kemudian yang ketujuh angka pengenal importir dan produsen, yang kedelapan nomor induk kepabeanan, yang ke sembilan surat keterangan peta informasi ketersediaan lahan. Ini selesai dalam kurun tidak lebih dari 3 jam, ini bisa kita selesaikan,” papar Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, daerah harusnya bisa selesai lebih cepat dari ini, dengan scope yang lebih kecil harusnya bisa. Kalau dirinya masih mendengar izin-izin itu keluar masih minggu, masih bulan, masih tahun, ditertawakan nanti. “Ini perlu saya titipkan pesan ini, karena kunci tadi. Kunci kita ekspor dan investasi,” ujarnya.

Diingatkan Presiden, ekspornya memang sulit karena pasar, ya investasi ini yang sebetulnya di depan pintu antre berbondong-bondong.

Problemnya, menurut Presiden, adalah di dalam kita sendiri. Ia menilai, masalahnya ada di dalam kita sendiri, yang ruwet karena banyaknya peraturan, yang ruwet karena tidak bisa membuat sistem yang cepat untuk melayani investasi.

“Ini saya titip, sehingga kita harapkan nantinya pertumbuhan ekonomi, ini semua daerah, provinsi itu pada posisi yang baik,” tutur Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengaku senang, setelah putar di beberapa provinsi, misalnya yang baik di Sulawesi Selatan, pertumbuhan ekonomi 7,4 persen. Di Makassar, 7,9 persen. “Ini mungkin di dunia paling tinggi,” ujarnya.

Menurut Presiden, sangat sulit mencapai angka-angka tersebut, karena yang di Amerika, di Eropa, pertumbuhan ekonomi itu paling 1 persen, 2 persen, angkanya hanya itu-itu saja.

“Kita ini bisa ada yang tumbuh 7,9 ini luar biasa. Inilah saya kira seluruh kabupaten dan kota, provinsi untuk berlomba-lomba bagaimana menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang baik,” pungkasnya. (setkab)


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Minggu,11 September 2016 - 18:08:22 WIB

Karhutla Masih Saja Terjadi, Walhi Desak Presiden Jokowi 'Sikat' Oknum Pembeking

JAKARTA (WR) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak Presiden Joko Widodo untuk menunta

Kamis,22 Februari 2018 - 14:20:54 WIB

Presiden Jokowi Pahami Keresahan Masyarakat Terkait UU MD3

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum menandatangani Undang-Undang MPR, DPD, DPR, da

Rabu,03 Mei 2017 - 11:14:11 WIB

Tingkatkan Minat Baca, Presiden Jokowi Minta Biaya Pengiriman Buku Bagi Pegiat Literasi Digratiskan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap perjuangan peg

Rabu,04 Juli 2018 - 13:08:13 WIB

Presiden Jokowi Tinjau Bendungan Paselloreng di Wajo

WAJO - Hari kedua kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (3/7/2018), Pre

Kamis,27 April 2017 - 10:54:06 WIB

Punya Banyak Pilihan, Presiden Jokowi Ingatkan Perlunya Kecepatan Layani Investor

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, dengan globalisasi dan teknologi, investor sek

Jumat,21 April 2017 - 14:02:44 WIB

Sudah Ada Presiden Perempuan, Seskab: Dalam Hal Kesetaraan Gender Indonesia Lebih Beruntung

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, dalam hal kesetaraan gender antara

BERITA LAINNYA
Kamis,18 Oktober 2018 - 00:50:50 WIB

Warga Laporkan Dugaan Korupsi di Kota Sungai Penuh ke KPK

JAKARTA - Sejumlah warga Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi J

Kamis,18 Oktober 2018 - 00:41:49 WIB

Suap Bupati Bekasi dan Sejumlah Kepala Dinas Diduga Terkait Prizinan Meikarta

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga suap diterima Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasi

Kamis,18 Oktober 2018 - 00:29:50 WIB

Fraksi PKS Tolak Legalisasi Penyebaran Paham LGBT di Sidang Parlemen Internasional

JAKARTA - Delegasi Parlemen Indonesia yang diwakili Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyatakan penol

BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI