• Follow Us On : 

Pemerintah Pangkas Jumlah Jenis Barang Impor Yang Diperiksa di Pelabuhan


Redaksi | Kamis,01 Februari 2018 - 15:38:09 WIB
Dibaca: 474 kali 
Pemerintah Pangkas Jumlah Jenis Barang Impor Yang Diperiksa di Pelabuhan Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (31/1/2018) petang. (Foto: Humas/Jay).

JAKARTA - Terhitung mulai hari ini, Kamis (1/2/2018), Pemerintah memangkas jumlah jenis barang impor yang harus melalui uji pemeriksaan di pelabuhan (border) dari 5.229 HS (Harmonized System) menjadi 2.256 HS.

Selebihnya barang impor yang tidak berbahaya atau tidak penting diperiksa di pelabuhan itu bisa dilakukan pemeriksaan post border, di pabrik perusahaan yang mengimpor.

“Yang tidak berbahaya, yang tidak penting diperiksa di pelabuhan jangan diperiksa di pelabuhan. Karena kalau ada dipaksakan diperiksa di pelabuhan, pasti yang pusing importirnya,” kata Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (31/1/2018) petang.

Ketentuan ini, menurut Menko Perekonomian, yang tadinya diharapkan bisa diberlakukan Oktober tahun lalu, akan dilaksanakan mulai Kamis (1/2/2018) ini. Ketentuan atau peraturan mengenai hal ini menurutnya sudah keluar.

Menko Perekonomian menjelaskan, dari 10.826 nomor HS barang ekspor impor yang wajib diperiksa di pelabuhan, saat ini masih 5.229 yang harus diperiksa di sana atau 48,3%. Dengan pemangkasan tersebut, berarti masih 2.256 HS atau 20,8% yang masih harus menjalani pemeriksaan di pelabuhan.

Meski tidak diperiksa di pelabuhan, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan, kementerian terkait bisa melakukan pemeriksaan di barang dimaksud di pabrik perusahaan pengimpor, yang alamatnya sudah jelas.

Pemerintah juga membebaskan kewajiban pemeriksaan di pelabuhan terhadap 381 HS yang selama ini diimpor oleh perusahaan yang sudah berusaha puluhan tahun di Indonesia.

“Kita menyebutnya perusahaan yang punya reputasi baik. Mereka pun layak untuk produknya dia, impornya dia, boleh diperiksa di pabriknya ada pabrik yang jelas, jangan paksa diperiksa di pelabuhan. Nanti membuat barang dia lama di sana dan seterusnya,” kata Darmin menjelaskan.

Ke-381 perusahaan besar yang masuk kategori menurut catatan Bea Cukai punya reputasi baik selama ini, lanjut Darmin,  jumlah nomor HS barangnya 381 pelabuhan, perusahaannya 498.

Menko menegaskan, terhadap 381 HS yang diimpor di luar ke-498 perusahaan dimaksud, tetap harus diperiksa di border.

Dengan demikian, berarti yang masih harus diperiksa di-border itu 2.370, yang boleh diperiksa di pabriknya/post border 2.859.

Dorong Daya Saing
Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, langkah penyederhanaan tata niaga ini adalah untuk mendorong daya saing industri yang butuh bahan baku impor, terutama bagi perusahaan yang mengekspor produknya.

“Mendorong daya saing industri yang butuh bahan baku impor, kemudian mendorong daya saing ekspor, dan efisiensi kebutuhan barang-barang konsumsi,” terang Darmin.

Pemerintah meyakini, langkah ini juga akan memberikan dampak kelancaran arus barang, mengurangi dwelling time, antara 0,9-1,1 hari. (setkab)


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Selasa,25 Juli 2017 - 11:45:45 WIB

Pemerintah Terus Tambah Utang, Ini Penjelasan Sri Mulyani

JAKARTA (WR) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pentingnya pemerintah untuk memb

Rabu,23 Agustus 2017 - 14:33:00 WIB

Pemerintah Janji Tak Naikkan Tarif Listrik dan BBM di Tahun 2018

JAKARTA (Wahanariau) - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan bahwa di tahun 2018 mendatang, pem

Minggu,06 Januari 2019 - 01:04:29 WIB

Fahri Hamzah Minta Pemerintah Jangan Salah Ambil Keputusan Soal Batam

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta agar pemerintah jangan salah dalam mengambil keput

Minggu,25 Juni 2017 - 08:33:44 WIB

Pemerintah Tetapkan Harga BBM Baru Berlaku Awal Juli 2017, Cek Daftarnya

JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium khusus penugasan,

Rabu,11 April 2018 - 00:15:33 WIB

Pemerintah Terus Berupaya Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat dan Tuntaskan Kemiskinan

BOGOR - Dengan selalu memohon ridha Allah SWT dengan pikiran yang jernih dan kerja keras, pemerintah

Selasa,30 Agustus 2016 - 14:16:07 WIB

Tax Ammesty, Akom : Tak Mampu Hadapi Konglomerat, Pemerintah Jangan Takuti Masyarakat Kecil

JAKARTA (WR) - Ketua DPR RI, Ade Komaruddin meminta pemerintah untuk tidak menakut-nakuti masyarakat

BERITA LAINNYA
Kamis,17 Januari 2019 - 19:41:28 WIB

China Dongxiang Achieves Growth In Retail Performance And Same-Store-Sales For 4Q2018

HONG KONG, CHINA - Media OutReach - 17 January 2019 - The leading international

Kamis,17 Januari 2019 - 19:35:56 WIB

Nearly Half Of Asia Pacific Enterprises Are Proceeding On A Hybrid Cloud Pilot Without A Formal Strategy, NTT Communications Warns

HONG KONG, CHINA - Media OutReach - 17 January 2019 - NTT Communications Co

Kamis,17 Januari 2019 - 19:31:13 WIB

Surf’s Up As Leading Sydney Prime Broker Opens Shop In Hong Kong

HONG KONG, CHINA - Media OutReach - 17 January 2019 - Riding a wave of grow

BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI