• Follow Us On : 

Pemerintah Pangkas Jumlah Jenis Barang Impor Yang Diperiksa di Pelabuhan


Redaksi | Kamis,01 Februari 2018 - 15:38:09 WIB
Dibaca: 270 kali 
Pemerintah Pangkas Jumlah Jenis Barang Impor Yang Diperiksa di Pelabuhan Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (31/1/2018) petang. (Foto: Humas/Jay).

JAKARTA - Terhitung mulai hari ini, Kamis (1/2/2018), Pemerintah memangkas jumlah jenis barang impor yang harus melalui uji pemeriksaan di pelabuhan (border) dari 5.229 HS (Harmonized System) menjadi 2.256 HS.

Selebihnya barang impor yang tidak berbahaya atau tidak penting diperiksa di pelabuhan itu bisa dilakukan pemeriksaan post border, di pabrik perusahaan yang mengimpor.

“Yang tidak berbahaya, yang tidak penting diperiksa di pelabuhan jangan diperiksa di pelabuhan. Karena kalau ada dipaksakan diperiksa di pelabuhan, pasti yang pusing importirnya,” kata Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (31/1/2018) petang.

Ketentuan ini, menurut Menko Perekonomian, yang tadinya diharapkan bisa diberlakukan Oktober tahun lalu, akan dilaksanakan mulai Kamis (1/2/2018) ini. Ketentuan atau peraturan mengenai hal ini menurutnya sudah keluar.

Menko Perekonomian menjelaskan, dari 10.826 nomor HS barang ekspor impor yang wajib diperiksa di pelabuhan, saat ini masih 5.229 yang harus diperiksa di sana atau 48,3%. Dengan pemangkasan tersebut, berarti masih 2.256 HS atau 20,8% yang masih harus menjalani pemeriksaan di pelabuhan.

Meski tidak diperiksa di pelabuhan, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan, kementerian terkait bisa melakukan pemeriksaan di barang dimaksud di pabrik perusahaan pengimpor, yang alamatnya sudah jelas.

Pemerintah juga membebaskan kewajiban pemeriksaan di pelabuhan terhadap 381 HS yang selama ini diimpor oleh perusahaan yang sudah berusaha puluhan tahun di Indonesia.

“Kita menyebutnya perusahaan yang punya reputasi baik. Mereka pun layak untuk produknya dia, impornya dia, boleh diperiksa di pabriknya ada pabrik yang jelas, jangan paksa diperiksa di pelabuhan. Nanti membuat barang dia lama di sana dan seterusnya,” kata Darmin menjelaskan.

Ke-381 perusahaan besar yang masuk kategori menurut catatan Bea Cukai punya reputasi baik selama ini, lanjut Darmin,  jumlah nomor HS barangnya 381 pelabuhan, perusahaannya 498.

Menko menegaskan, terhadap 381 HS yang diimpor di luar ke-498 perusahaan dimaksud, tetap harus diperiksa di border.

Dengan demikian, berarti yang masih harus diperiksa di-border itu 2.370, yang boleh diperiksa di pabriknya/post border 2.859.

Dorong Daya Saing
Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, langkah penyederhanaan tata niaga ini adalah untuk mendorong daya saing industri yang butuh bahan baku impor, terutama bagi perusahaan yang mengekspor produknya.

“Mendorong daya saing industri yang butuh bahan baku impor, kemudian mendorong daya saing ekspor, dan efisiensi kebutuhan barang-barang konsumsi,” terang Darmin.

Pemerintah meyakini, langkah ini juga akan memberikan dampak kelancaran arus barang, mengurangi dwelling time, antara 0,9-1,1 hari. (setkab)


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Selasa,03 April 2018 - 17:49:27 WIB

Cegah Alih Fungsi Lahan Sawah Produktif, Pemerintah Bakal Terbitkan Perpres

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan setiap tahunnya sebanya

Selasa,30 Agustus 2016 - 14:16:07 WIB

Tax Ammesty, Akom : Tak Mampu Hadapi Konglomerat, Pemerintah Jangan Takuti Masyarakat Kecil

JAKARTA (WR) - Ketua DPR RI, Ade Komaruddin meminta pemerintah untuk tidak menakut-nakuti masyarakat

Selasa,15 Agustus 2017 - 18:00:15 WIB

Legislator Riau Soroti Dana Pemerintah ''Parkir'' di Bank

PEKANBARU (Wahanariau) - Anggota DPRD Riau angkat bicara terkait pernyataan Presiden RI Joko Widodo

Jumat,16 Juni 2017 - 15:46:52 WIB

Percepat Participating Interest 10%, Perlu Kerja Sama Pemerintah Daerah dan KKKS

PEKANBARU - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, Rabu (14/6) membuka

Sabtu,07 April 2018 - 16:28:34 WIB

Hingga 2019, Pemerintah Menjamin BBM dan Listrik Tak Naik

JAKARTA - Pemerintah kembali menegaskan dan menjamin harga BBM jenis premium, solar dan minyak tanah

Sabtu,26 Agustus 2017 - 16:26:43 WIB

Pemerintah Tetapkan HET Beras Berlaku Mulai September

JAKARTA (Wahanariau) - Pemerintah melalui Menteri Perdagangan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET

BERITA LAINNYA
Rabu,15 Agustus 2018 - 15:12:29 WIB

AYANA Komodo Unveils Destination Wedding Venues

CHINA - 15 August 2018 - East Indonesia is rising in fame as one of the world's most pristi

Rabu,15 Agustus 2018 - 14:38:00 WIB

Prudence Foundation & Cartoon Network Team Up With Kid Influencers to Connect With Young Audience

Cha-Ching initiative recruits young talent from six Asian countries to create new music video CHINA&

Rabu,15 Agustus 2018 - 14:28:46 WIB

Rig Pertambangan Kripto Watts Miners Berdampak Besar pada Pasar

NEW YORK CITY - 15 Agustus, 2018 - Watts Miners, salah satu pemain baru yang terjun dalam dunia

BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI