• Follow Us On : 

Pemerintah Pangkas Jumlah Jenis Barang Impor Yang Diperiksa di Pelabuhan


Redaksi | Kamis,01 Februari 2018 - 15:38:09 WIB
Dibaca: 86 kali 
Pemerintah Pangkas Jumlah Jenis Barang Impor Yang Diperiksa di Pelabuhan Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (31/1/2018) petang. (Foto: Humas/Jay).

JAKARTA - Terhitung mulai hari ini, Kamis (1/2/2018), Pemerintah memangkas jumlah jenis barang impor yang harus melalui uji pemeriksaan di pelabuhan (border) dari 5.229 HS (Harmonized System) menjadi 2.256 HS.

Selebihnya barang impor yang tidak berbahaya atau tidak penting diperiksa di pelabuhan itu bisa dilakukan pemeriksaan post border, di pabrik perusahaan yang mengimpor.

“Yang tidak berbahaya, yang tidak penting diperiksa di pelabuhan jangan diperiksa di pelabuhan. Karena kalau ada dipaksakan diperiksa di pelabuhan, pasti yang pusing importirnya,” kata Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (31/1/2018) petang.

Ketentuan ini, menurut Menko Perekonomian, yang tadinya diharapkan bisa diberlakukan Oktober tahun lalu, akan dilaksanakan mulai Kamis (1/2/2018) ini. Ketentuan atau peraturan mengenai hal ini menurutnya sudah keluar.

Menko Perekonomian menjelaskan, dari 10.826 nomor HS barang ekspor impor yang wajib diperiksa di pelabuhan, saat ini masih 5.229 yang harus diperiksa di sana atau 48,3%. Dengan pemangkasan tersebut, berarti masih 2.256 HS atau 20,8% yang masih harus menjalani pemeriksaan di pelabuhan.

Meski tidak diperiksa di pelabuhan, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan, kementerian terkait bisa melakukan pemeriksaan di barang dimaksud di pabrik perusahaan pengimpor, yang alamatnya sudah jelas.

Pemerintah juga membebaskan kewajiban pemeriksaan di pelabuhan terhadap 381 HS yang selama ini diimpor oleh perusahaan yang sudah berusaha puluhan tahun di Indonesia.

“Kita menyebutnya perusahaan yang punya reputasi baik. Mereka pun layak untuk produknya dia, impornya dia, boleh diperiksa di pabriknya ada pabrik yang jelas, jangan paksa diperiksa di pelabuhan. Nanti membuat barang dia lama di sana dan seterusnya,” kata Darmin menjelaskan.

Ke-381 perusahaan besar yang masuk kategori menurut catatan Bea Cukai punya reputasi baik selama ini, lanjut Darmin,  jumlah nomor HS barangnya 381 pelabuhan, perusahaannya 498.

Menko menegaskan, terhadap 381 HS yang diimpor di luar ke-498 perusahaan dimaksud, tetap harus diperiksa di border.

Dengan demikian, berarti yang masih harus diperiksa di-border itu 2.370, yang boleh diperiksa di pabriknya/post border 2.859.

Dorong Daya Saing
Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, langkah penyederhanaan tata niaga ini adalah untuk mendorong daya saing industri yang butuh bahan baku impor, terutama bagi perusahaan yang mengekspor produknya.

“Mendorong daya saing industri yang butuh bahan baku impor, kemudian mendorong daya saing ekspor, dan efisiensi kebutuhan barang-barang konsumsi,” terang Darmin.

Pemerintah meyakini, langkah ini juga akan memberikan dampak kelancaran arus barang, mengurangi dwelling time, antara 0,9-1,1 hari. (setkab)


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Jumat,06 Januari 2017 - 15:56:07 WIB

Baru Akan Dikaji Maret, Pemerintah Pastikan Harga Premium, Solar, dan Minyak Tanah Tidak Naik

JAKARTA (WAHANARIAU) - Meskipun harga Bahan Bakar Minyak (BBM) umum jenis Pertamax Series, Pertalite

Rabu,23 Agustus 2017 - 14:33:00 WIB

Pemerintah Janji Tak Naikkan Tarif Listrik dan BBM di Tahun 2018

JAKARTA (Wahanariau) - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan bahwa di tahun 2018 mendatang, pem

Minggu,14 Agustus 2016 - 11:14:03 WIB

Zainuddin : Pemerintah Indonesia Bermental Konsumtif, Macan Asia Berganti Nama Jadi Sapi Perah Dunia...!

PEKANBARU (WR) - Pemerintah indonesia bermental konsumtif sama sekali tidak inovatif dalam penyelesa

Kamis,20 Juli 2017 - 12:04:06 WIB

E-Katalog LKPP Permudah Belanja Barang dan Jasa Pemerintah

PEKANBARU (WR) - Perkembangan zaman seperti saat ini, mengubah perilaku orang dari belanja konvensio

Selasa,25 Juli 2017 - 11:45:45 WIB

Pemerintah Terus Tambah Utang, Ini Penjelasan Sri Mulyani

JAKARTA (WR) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pentingnya pemerintah untuk memb

Sabtu,26 Agustus 2017 - 16:26:43 WIB

Pemerintah Tetapkan HET Beras Berlaku Mulai September

JAKARTA (Wahanariau) - Pemerintah melalui Menteri Perdagangan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET

BERITA LAINNYA
Jumat,23 Februari 2018 - 09:13:41 WIB

UEK Perdana Mandiri Sejahtera Gelar MKPT, Pedagang Sate Dapatkan Rp10 Juta dan Emas 35 Gram

SUNGAI PAKNING – Tarmizi pedagang sate di Sungai Pakning, Kamis 22 Februari 2018, dapat &

Kamis,22 Februari 2018 - 20:23:47 WIB

TP PKK Desa Selatbaru Siap Wakili Riau di Tingkat Nasional

BENGKALIS - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Selat Baru Kecamatan

Kamis,22 Februari 2018 - 15:59:06 WIB

Rizal Ramli: Jika Saya Presiden Pertumbuhan Ekonomi Bisa 10%

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyebut tiga faktor yang m


BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI