JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi K. Sumadi, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan pimpinan perusahaan pengelola jalan tol di antaranya Desi Arrayani (Dirut PT Jasa Marga), Wiwiek D. Santoso (PT Astra Infrastruktur), di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/3/2018) siang.
Dilansir dari laman Setkab, dalam pertemuan itu, menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Presiden menyampaikan keluhan para pengemudi mengenai bagaimana cara menghitung tarif tol. Selain itu, juga dibahas mengenai kemungkinan rencana penurunan tarif tol.
Basuki menjelaskan, untuk tol yang dibangun tahun 1980-an tarifnya sekitar Rp200/km-Rp300/km. Kemudian tahun 2000-an sampai tahun 2010 tarif tol hanya Rp600/km-Rp700/km. Sementara dalam periode 2010-2017 tarifnya Rp900/km-Rp1.300/km.
BACA : Rasio Pembayaran Utang Negara Mengkhawatirkan
Jika dilihat dari besarnya inflasi, biaya konstruksi, pajak, bunga, maka besaran tarif tol itu, menurut Menteri PUPR, dikategorikan wajar.
Mengenai kemungkinan diturunkan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, tergantung konsesinya. Sepanjang konsesinya ini rata-rata 35-40 tahun maka opsi penurunan tarif bisa dilakukan dengan menambah masa konsesi.
Selain itu, penurunan tarif tol bisa juga dilakukan dengan mengubah komposisi golongan logistik dari golongan 2, 3, 4, dan 5 menjadi golongan 2 dan 3 saja.
“Sehingga akan turun banyak, dari yang dulunya Rp115.000-Rp144.000 menjadi Rp96.000. Jadi hampir separuhnya,” kata Basuki.
