JAKARTA - Sebagai daerah penghasil bukan berarti masyarakat Riau bisa serta merta menikmati Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan premium bersubsidi.
Tidak bisa dipungkiri, kedua jenis BBM yang umumnya digunakan masyarakat ini, baik untuk sarana transportasi mau pun kegiatan usaha ekonomi justru langka didapatkan. Sementara BBM jenis pertalite tersedia, namun harganya justru mahal.
Menyikapi hal tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau Rahmad Rahim dan Kepala Dinas Energi Sumber dan Mineral (ESDM) Indra Agus Lukman, bernisiatif menemui Badan Penghatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dan diterima Komite BPH Migas Hendry Ahmad di Jakarta.
BACA : Heboh Pernikahan Saudara Sekandung di Riau
Dalam pertemuan tersebut, Sekdaprov menyampaikan perihal kelangkaan BBM bersubsidi jenis premium dan solar. Begitu juga juga tingginya harga pertalite yang hingga saat ini banyak dikeluhkan masyarakat.
"Masyarakat di Jawa utamanya Jakarta sudah terbiasa menggunakan pertalite. Sementara masyarakat kita di Riau masih terbiasa menggunakan Premium, hal ini yang harus dipahami pihak Operator," kata Sekdaprov Riau, Selasa (27/3/2018).
Hijazi juga menyinggung soal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) jenis pertalite. Dikatakannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Riau melalui pembahasan panitia Khusus (Pansus) sepakat PBBKB pertalite turun dari 10 persen menjadi 5 persen.
BACA : Puan Maharani dan Pramono Anung Terseret dalam Drama e-KTP Bareng Setnov...?
Kebijakan tersebut saat ini tinggal penetapan melalui sidang paripurna saja lagi. "Walau kita harus menanggung pengurangan penerimaan milyaran rupiah. Ini bentuk perhatian pemerintah kepada masyaralat," ujar Sekda.
Sementara itu Komite BPH Migas Hendry Ahmad menjelaskan tidak ada kebijakan pemerintah dalam hal ini BPH Migas mengurangi alokasi BBM solar dan premium. (mcr/mcr)
BACA : Andalkan Bansos Untuk keperluan Mendesak
