BENGKALIS - Tiga federasi serikat buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indobesia (F-SBSI), Federasi Pertambangan dan Energi (FPE-SBSI) di PT Pertamina (Persero), Federasi Kamiparho SBSI PDAM Sei Pakning dan Federasi Nikueba PT SOS Pekerja/buruh Pengaman Perusahaan Kecamatan Bukit Batu, Senin (27/10) sekira pukul 10.00 WIB kepung PDAM Bengkalis dan Kantor Bupati Bengkalis. Buruh menuntut keadilan, karena Direktur PDAM Bengkalis Nova Novianti dianggap telah melakukan intimidasi terhadap karyawan, terutama yang ada di Sei Pakning.
Dalam orasinya, Koordinator DPC FPE KSBSI Kabupaten Bengkalis Syaiful Bahri AR menegaskan, Direktur PDAM Bengkalis Nova Novianti telah banyak melakukan intimidasi terhadap karyawan. Maka dari itu pihaknya menuntut jawaban direktur tentang gaji pokok karyawan yang tidak mengacu pada UMK Kabupaten/Kota dan gaji karyawan tidak pernah naik selama Nova Novianti menjabat sebagai direktur. Dan pertanggungjawaban direktur tentang upah dan jam kerja lembur saat ini tidak mengacu pada UU No 13 tahun 2003. Serta pertanggungjawaban direktur tentang terjadinya tunggakan BPJS Ketenagakerjaan.
"Kami juga mempertanyakan tentang SOP yang tidak sesuai dengan STOK. Maka dari itu, SOP di PDAM Cabang Sei Pakning belum bisa dilaksanakan sebelum STOK dibentuk sesuai dengan peraturan yang berlaku," tegas Syauful dalam orasinya.
Syaiful dan kawan-kawan lain sangat geram. Pasalnya, pertanggungjawaban direktur terhadap pembayaran acuan operasional dan lembur karyawan yang sering menunggak hingga berbulan-bulan dan tidak lagi sesuai dengan nota dinas direktur nomor 05/VIII/ND/PDAM/2011, serta APD tidak pernah ada dan lain-lainnya selama direktur PDAM menjabat.
"Belum lagi fasilitas kantor, baik itu berupa sarana dan prasarana yang tidak pernah terealisasi, sementara karyawan dituntut bekerja secara maksimal," ujarnya.
Sementara, SBSI juga menuntut pertanggungjawaban direktur tentang ganti rugi 20 orang kawyawan di Meranti sebesar Rp 1,9 miliar yang mengakibatkan kerugian terhadap PDAM. Pertanggungjawaban direktur yang berdomisili di Meranti, meskipun tidak bekerja, tetapi tetap menerima gaji selama lebih kurang 3 tahun, namun selama kurun waktu tersebut, direktur merekrut karyawan baru tanpa melalui prosedur dan peraturan yang berlaku.
Selain itu, SBSI juga meminta pertanggungjawaban direktur PDAM mengenai peraturan kepegawaian PDAM yang tidak mengikuti pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya sangat menekan karyawan. Serta pertanggungjawaban direktur terhadap struktur organisasi PDAM yang mengangkangi dan melanggar keputusan bupati nomor 183 tahun 1997 serta perda nomor 4 tahun 1994 pasal 53.
"Kami juga minta pertanggungjawaban direktur tentang pengangkatan tenaga ahli dari luar yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dengan gaji yang sangat tinggi," tegasnya.
Dengan pola kepemimpinan direktur yang selalu melakukan intimidasi terhadap karyawan dan tidak proposional dalam memimpin, sekitar 300 san buruh ini meminta tindakan tegas dari Bupati Bengkalis Herliyan Saleh untuk menindaklanjuti tuntutan mereka terhadap direktur PDAM Nova Novianti yang tidak becus mengayomi dan mengembangkan PDAM Bengkalis secara keseluruhan. Padahal, APBD Bengkalis setiap tahunnya terus dikuras untuk kepentingan pengembangan layanan PDAM untuk masyarakat, tetapi, yang terjadi hanya kehancuran di PDAM Bengkalis. Bahkan, diduga APBD Bengkalis yang dikucurkan hanya untuk kepentingan oknum tertentu untuk memperkaya diri dan golongan.
"Kita tidak ingin PDAM Bengkalis dihancurkan orang luar. Saatnya kita berfikir, apa yang dihasilkan PDAM Bengkalis semenjak dipimpin direktur sekarang ini, malahan layanan semakin hancur. Kita mendesak bupati untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja direktur, serta meninjau ulang keberadaan direktur," tuntasnya.
Dilapangan, terlihat ratusan rombongan masa pertama langsung menuju Kantor PDAM Bengkalis untuk melakukan orasi, namun masa tidak mendapatkan keberadaan direktur. Tak puas sampai disitu, masa lalu bergerak menuju Kantor Bupati Bengkalis dan menyampaikan orasi mereka dihadapan kawalan aparat keamanan dari Polres Bengkalis dan Polisi Pamong Praja Bengkalis. (wrc)
