TEMBILAHAN (WR) - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola oleh masyarakat dan perangkat desa untuk memaksimalkan potensi pendapatan, dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat perlu pola kebijakan pemerintah daerah dan desa.
Berdasarkan penuturan Kepala Desa Suko Harjo Jaya Muhammad Jamjuri Melalui Sekretaris desa, Waluyo, pendirian Bumdes memang belum ditetapkan, hal ini karena tingkat pemahaman masyarakat desa terkait masalah BumDes memang masih sangat minim.
"Selain itu, penerapan usaha ini juga terkendala masalah finansial," ucapnya Waluyo, Minggu.
Untuk itulah perlu adanya satu kebijakan fokus mengurus perekonomian masyarakat dan usaha desa, seperti adanya bantuan permodalan, adanya satu pembinaan yang intensif agar PemDes bisa diterapkan secara kontinue.
Selain itu pemerintah desa juga bisa membantu menyusun program untuk meningkatkan permodalan seperti melakukan sistem rekrut dana kepada masyarakat setempat. Namun, hal ini perlu adanya sosialisasi untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada masyarakat.
"Hal ini demi kemajuan desa dan Kesejahteraan masyarakat desa, tentunya dengan tekad yang kuat dan jalinan kerjasama," ungkapnya.
Pada dasarnya keberadaan PemDes memang sangat penting untuk dapat mendorong geliat perekonomian masyarakat lokal.
Untuk itulah kami meminta kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk dapat menyelenggarakan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat seputar Bumdes melalui satuan kerja yang terkait serta membuat satu kebijakan yang tepat untuk tetap dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. (Adv)
