DUMAI (WR) - Dinas Sosial Kota Dumai menunda distribusi jatah beras sejahtera untuk 124 keluarga penerima manfaat di Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan karena dalam musyawarah bersama masyarakat dan kelurahan menolak validasi data.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Dumai Bambang Hardiyanto mengatakan, proses validasi data penerima jatah rastra di 33 kelurahan, hanya Bukit Datuk menyatakan penolakan, dan pembagian akan ditunda.
"Dalam waktu dekat kita akan menyalurkan jatah beras sejahtera di 32 kelurahan dan hanya bukit datuk ditunda karena mereka menolak proses validasi data akibat ada pengurangan jumlah penerima," kata Bambang, Senin (10/07/2017).
Dijelaskan, guna mempercepat proses distribusi ini, Dinas Sosial Dumai sudah mengajukan surat permintaan alokasike Perum Bulog setempat sesuai jumlah keluarga penerima dan rastra untuk jatah enam bulan.
Terkait penolakan Kelurahan Bukit Datuk ini, dinas sosial sudah menyampaikan dalam rapat dengan kepala daerah dan segera akan menyurati Kementerian Sosial RI karena jumlah penerima berdasarkan pendataan nasional.
"Distribusi jatah rastra sudah tertunda enam bulan dan pemerintah dumai akan mempercepat penyaluran bekerjasama dengan bulog dan pemerintah kecamatan serta kelurahan," sebutnya.
Berdasarkan pendataan nasional, jumlah penerima manfaat jatah rastra tahun 2017 ini di 33 kelurahan 7 kecamatan mengalami pengurangan sekitar 942 keluarga, dari sebelumnya 9.423 jadi 8.481 keluarga.
Data perbandingan pagu alokasi rastra per kelurahan Dumai tercatat jumlah penerima terbanyak di Kecamatan Bukit Kapur sebanyak 1.841, diikuti Sungai Sembilan 1.767, Dumai Timur 1.493, Dumai Selatan 1.027, Dumai Kota 972, Dumai Barat 784 dan terkecil di Kecamatan Medang Kampai 597 keluarga.
"Diharap tidak ada lagi kendala dalam pendistribusian rastra ini kedepan dan masyarakat bisa menerima tepat waktu untuk kebutuhan sehari hari," harapnya.
Sebelumnya, pada Juni 2017 lalu, Satgas Pangan TNI AD melakukan inspeksi mendadak di gudang Bulog Dumai dan menemukan ratusan ton beras tersimpan dan diketahui merupakan rastra untuk jatah enam bulan keluarga penerima manfaat yang belum disalurkan.
Pimpinan Satgas Pangan Kolonel Arh RL Tobing mengatakan prihatin karena jatah enam bulan ranstra belum didistribusikan ke masyarakat karena persoalan data, dan meminta pemerintah daerah untuk segera menyalurkan.
"Kita harap beras rastra segera disalurkan dan berbagai persoalan agar dicarikan solusi cepat," kata RL Tobing saat itu. (Ra)
