DUMAI - Untuk meningkatkan Pendapatan daerah kota Dumai, Himpunan Mahasiswa Dumai (HMD) terus menyuarakan agar perusahaan yang beroperasi di Dumai untuk dapat memanfaatkan potensi yang di miliki daerah agar hasilnya dapat dirasakan untuk pembangunan daerah dan masyarakat.
Hal tersebut sesuai dengan hasil rapat koordinasi antara pihak pemerintah, perusahaan dan masyarakat yang dilakukan pada 14 Oktober 2014 lalu terkait pemanfaatan pasir laut yang kini dilakukan oleh PT. Sinarmas Dumai.
Ketua Umum PP HMD Aderman menyampaikan dalam kegiatan penambangan pasir laut tersebut diketahui bahwa tidak ada pendapatan daerah maupun CSR sedikitpun yang dihasilkan melalui pemanfaatan pasir laut yang dilakukan oleh PT.Sinarmas Dumai.
Padahal daerah memiliki potensi pasir laut oleh PT.Antartika yang dapat dimanfaatkan perusahaan PT.Sinarmas guna memberikan kontribusi positif terhadap pendapan Daerah.
Merujuk pada hasil rapat dalam berita acara Notulen Rapat Nomor 02/ADM-SDA/2014 sesuai dengan keputusan yang dihasilkan bahwa pemerintah kota Dumai bersama masyarakat meminta agar perusahaan PT. Sinarmas dapat merealisasikan kerjasama antara daerah dan perusahaan untuk memanfaatkan pasir laut Dumai agar dapat memberikan kontribusi yang positif untuk peningkatan PAD Kota Dumai dan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dengan CSR-nya.
"Terutama bagi masyarakat nelayan yang merasakan dampak dari aktivitas perusahaan di laut," kata Ketua Umum PP HMD Aderman Senin (10/11) melalui rilisnya.
Sekjen PP HMD Syukrizal menambahkan bahwa dalam hal ini perusahaan harus melihat asas manfaat bagi daerah, tidak ada lagi alasan bagi PT.Sinarmas dan perusahaan lainnya untuk tidak memanfaatkan potensi daerah khususnya dalam pemanfaatan pasir laut ini demi kepentingan milik daerah, kemajuan pembangunan dan masyarakat serta kelestarian lingkungan Hidup Kota Dumai.
"Kita akan tunggu komitmen nya, jika perusahaan tidak memperhatikan hal tersebut maka lebih baik tidak sama sekali berinvestasi di Kota Dumai ini, karena sama hal nya tidak mengindahkan keputusan yang telah disepakati," jelasnya.
"Kami dari HMD bersama dengan pemerintah akan terus melakukan pengawasan, jika tidak dilaksanakan maka kami dari HMD dan bersama masyarakat akan mengambil tindakan guna membela kepentingan daerah, kemajuan pembangunan, PAD dan masyarakat banyak," tukasnya.(rls/wrc)
