DUMAI - Sekretaris Daerah Kota Dumai Muhammad Nasir hadiri diskusi transparansi dana bagi hasil usaha migas diikuti organisasi pemerintahan dibawah Kementerian Koordinasi Perekonomian, Senin (9/4/2018) di Batam.
Pertemuan diskusi ini tindak lanjut kunjungan Kementerian Keuangan RI ke Riau beberapa waktu lalu, dan menyimpulkan harapan agar adanya transparansi soal pengurangan dana bagi hasil ke daerah.
"Saat itu kita mengharapkan adanya transparansi pengurangan dana bagi hasil dan meminta transfer dana dilakukan secara berkala, dan gelar diskusi ini merupakan tindak lanjutnya," kata Sekda Nasir.
Disebutkan, DBH merupakan dana bersumber dari anggaran pusat dan dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu.
Pembahasan isu DBH, lanjut Nasir, terkait dengan prinsip transparansi digaungkan oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) sebagai standar global transparansi industri ekstraktif.
"Seluruh kabupaten kota di riau diwakili sekretaris daerah untuk ikut membahas transparansi dana bagi hasil di dalam usaha migas, lifting dan dana bagi hasil," sebutnya.
Diskusi diikuti utusan kemenko perekonomian, ditjen perimbangan keuangan, dirjen anggaran, ditjen migas, SKK Migas hingga media dan LSM.
Dalam diskusi, Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu mengulas transparansi DBH dari sisi tugas, fungsi dan perannya, begitu juga Ditjen lainnya. "Dalam forum ini dibahas juga tentang penyaluran dana bagi hasil sektor industri ekstraktif," ucapnya.
Sementara, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian Montty Girianna menyebut, ElTl terus mendorong agar penyaluran dan pemanfaatan DBH dapat dilakukan secara transparan agar dapat meningkatkan pembangunan daerah.
"Khususnya pada daerah kaya sumber daya alam yang selama ini belum dapat secara maksimal memanfaatkan kekayaan alam bagi kesejahteraan masyarakat," kata Montty. (mcr/mcr)
