DUMAI - Serikat Pekerja Kilang Minyak Puteri Tujuh (SP-KMPT), PT Pertamina (Persero) RU II Dumai, Riau, meminta pemerintah mempertahankan proses bisnis gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) 100 persen untuk negara.
Sekretaris Jenderal SP-KMPT PT Pertamina (Persero) RU II Dumai, Syahril Aditya Ginanjar mengatakan Pertamina atas PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sebesar 56,96 persen dan 43,04 persen. Namun PGN saat ini sebagian sahamnya telah dimiliki oleh swasta lokal maupun asing, sehingga akan menggerogoti kedaulatan pengelolaan energi negara.
- Baca Juga PT KPI Unit Dumai Gelar Plant Stop COC
Pertamina adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki wewenang untuk mengelola sektor hulu dan hilir minyak dan gas bumi Indonesia, untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, ini sesuai dengan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
"Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebebsar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Sekretaris Jenderal SP-KMPT PT Pertamina (Persero) RU II Dumai, Syahril Aditya Ginanjar, melalui surat elektronik.
Syahril mengatakan sejak 62 tahun lalu, Pertamina telah membuktikan eksistensi dan dedikasinya dalam pengelolaan migas sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan energi nasional serta salah satu BUMN yang menjadi penopang perekonomian Indonesia.
Produksi LNG Indonesia saat ini sebesar 16 metric ton (MT) atau sekitar 7 persen LNG dunia dan cadangan gas nasional sebesar 135 "triliun standard cubic feet (TSCF)". Dengan demikian, Indonesia menjadi eksportir LNG terbesar kelima setelah Qatar, Malaysia, Australia, dan Nigeria.
"Kapasitas kilang LNG Indonesia sebesar 28,7 MTPA (Metric Ton Per Anum), artinya masih ada potensi untuk meningkatkan penjualan dari hasil produksi, baik untuk domestik maupun pasar ekspor." ungkapnya.
Menurut dia, pasokan LNG ke pasar dunia meningkat sekitar 12 persen per tahun, sedangkan volume perdagangan LNG pada tahun 2017 meningkat 35,2 MT dari tahun 2016 menjadi 293,1 MT. Pertumbuhan pasokan LNG merupakan respons terhadap pertumbuhan pasar di Asia untuk memenuhi permintaan China dan Korea Selatan.
"Ke depan, kebutuhan gas akan makin besar seiring dengan kepedulian lingkungan dan perubahan pola pasar atau pemain LNG dunia," katanya.
Menurut dia, penggabungan bisnis PGN dan Pertamina pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PGN terkait dengan Perubahan Pemegang Saham dari Pemerintah menjadi PT Pertamina (Persero) pada tanggal 26 April 2018 dimana kepemilikan saham Pertamina atas PGN sebesar 56,96 persen, sedangkan sisanya sebesar 43,04 persen dimiliki publik yang terdiri atas pengusaha swasta lokal maupun asing.
"Pengalihan bisnis gas 'existing', LNG 'existing', Jargas, dan SPBG dari Pertamina ke PGN akan menyebabkan potensi kerugian negara karena kepemilikan saham publik di PGN sebesar 43,04 persen," katanya.
Syahril mengatakan pekerja Pertamina yang tergabung dalam SP-KMPT PT Pertamina (Persero) RU II Dumai menyatakan bahwa bisnis LNG merupakan bisnis masa depan perusahaan yang harus dijaga eksistensinya, sehingga negara akan mendapatkan 100 persen keuntungan yang digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
"Kami menuntuk pemerintah Republik Indonesia wajib mempertahankan proses bisnis LNG pada Pertamina yang keuntungannya 100 persen untuk kemakmuran rakyat di mana saham 100 persen milik negara." ungkapnya.
Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memastikan Pertamina dapat menyusun program kerja rencana bisnis LNG yang mendukung 'security of supply' nasional, baik jangka pendek ataupun jangka panjang karena proses bisnis LNG yang bersifat jangka panjang untuk tetap menjaga kedaulatan energi nasional.
"Kami mendesak pemerintah untuk menghentikan segala upaya pengalihan proses bisnis LNG yang dilakukan melalui Holding Migas ke PGN karena menyebabkan potensi kerugian negara dengan adanya kepemilikan saham publik sebesar 43,04 persen di perusahaan itu." tutupnya.
[rls/isk]
