JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) membuka lowongan kerja non-PNS melalui Pengadaan Jasa Tenaga Pendukung Gelombang IX. Lowongan kerja ini dibuka untuk masyarakat umum.
Berdasarkan informasi dari situs resmi Kementerian, kali ini lowongan kerja ini dibuka untuk dua posisi, yakni Tenaga Pendukung Teknis Bidang Hukum Kegiatan Koordinasi Percepatan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital dan Tenaga Pendukung Administrasi.
1. Tenaga Pendukung Teknis Bidang Hukum Kegiatan Koordinasi Percepatan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital
- Pria/Wanita, dengan usia min. 20 tahun dan maks. 30 tahun;
- Pendidikan minimal S1 jurusan Ilmu Hukum dengan IPK minimal 3,00 dengan skala 4,00;
- Diutamakan memiliki pengalaman bekerja di pemerintahan;
- Mampu mengoperasikan seluruh program Microsoft Office;
- Memiliki motivasi dan semangat kerja yang baik;
- Mampu berbahasa inggris baik lisan maupun tulisan;
- Jujur, sopan, ulet dan disiplin;
- Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim.
2. Tenaga Pendukung Administrasi
- Pria/Wanita, usia min.20 tahun dan maks.30 tahun;
- Pendidikan minimal Sarjana (S1) jurusan Akuntansi/Manajemen Keuangan dengan IPK minimal 3,00 (skala 4,00);
- Mampu mengoperasikan seluruh program Microsoft Office;
- Diutamakan memiliki pengalaman bekerja di pemerintahan;
- Memiliki motivasi dan semangat kerja yang baik;
- Mampu berbahasa inggris dengan baik (lisan maupun tulisan);
- Jujur, sopan, ulet dan disiplin;
- Mampu bekerja dengan target waktu;
- Mampu bekerja sama dalam tim maupun bekerja secara mandiri.
Gaji yang ditawarkan: Rp 5.500.000 per bulan
Bagi yang berminat, pendaftaran lowongan kerja ini dilakukan secara online melalui situshttps://rekrutmentp.ekon.go.id/. Pendaftaran dibuka hingga 11 Juli 2023 pukul 16.00 WIB.
Diharapkan untuk seluruh peserta melampirkan CV yang diupload melalui web tersebut. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui website pada 12 Juli 2023 mendatang.
Sebagai catatan, bagi peserta yang lulus seleksi sampai tahap akhir dan tidak melanjutkan pada proses penandatanganan kontrak maka akan dimasukkan ke dalam daftar hitam di lingkungan instansi pemerintah.
