Rapat Paripurna DPRD Siak Sampaikan Nota Keuangan APBD 2017

SIAK (WAHANARIAU) --  Rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD tahun Anggaran 2017 telah berlangsung di Graha Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Siak, Jumat (21/12/2016).

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Siak Indra Gunawan. Rapat diikuti juga oleh Bupati Siak Syamsuar, para anggota dewan, Pejabat eselon II dan III, unsur Forkopimda Kabupaten Siak, Pimpinan BUMD dan jajaran SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak.

Bupati Syamsuar mengatakan bahwa kondisi keuangan daerah untuk tahun 2017 belum memperlihatkan tanda-tanda perbaikan jika dibandingkan tahun 2016 saat ini. Saat ini masih dihadapkan dengan perlambatan perekonomian akibat melemahnya ekonomi global.

"Kita juga masih dihadapkan dengan menurunnya pendapatan daerah akibat turunnya secara drastis penerimaan dana bagi hasil, khususnya dana bagi hasil migas serta penerimaan lainnya yang dipengaruhi oleh migas," katanya, dilansir Faktariau.

Sehingga pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017, Siak telah berusaha menggunakan pendapatan yang terbatas tersebut secara efektif dan seefisien mungkin.

Pada kesempatan itu, Syamsuar mempaparkan secara umum Rancangan APBD tahun 2017 ini bahwa pendapatan daerah ditargetkan sebesar 1,695 triliun rupiah lebih, yang berasal dari pendapatan asli daerah sebesar 215,8 milyar rupiah lebih.

Kemudian dana perimbangan sebesar 1,271 triliun rupiah lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 201,8 miliar rupiah. Apabila dibandingkan dengan target pendapatan pada APBD perubahan tahun anggaran 2016 mengalami penurunan sebesar 436,1 milyar rupiah lebih atau turun 20,46 persen.

Sedangkan untuk belanja daerah direncanakan sebesar 1,560 triliun rupiah lebih, yang dibagi dalam Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL).

Belanja tidak langsung sebesar 887,5 miliar rupiah lebih atau 56,87 persen dan belanja langsung sebesar 673 miliar rupiah lebih atau 43,12 persen dari total belanja daerah.