.jpg)
JAKARTA - Dalam rangka pelaksanaan Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2014 untuk kategori Pembina Ketahanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Kementrian Pertanian & Dewan Ketahanan Pangan RI mengundang para pembina ketahanan pangan (Bupati/ Walikota) di Indonesia untuk menyampaikan pemaparannya mengenai ketahanan pangan.
Bupati Siak selaku Pembina Ketahanan Pangan di kabupaten Siak menjadi salah satu dari peserta yang menyampaikan pemaparan soal ketahanan pangan.
Pemaparan ini juga menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan penghargaan tersebut dan disampaikan Bupati secara tertutup ini berlangsung lebih kurang 60 menit dihadapan Tim Penilai, di Hotel Bidakara, Jakarta (13/11).
Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2014 ini diselenggarakan oleh Dewan Ketahanan Pangan bersama Badan Ketahanan Pangan, Kementrian Pertanian RI yang rencananya dilaksanakan Desember mendatang.
Presentase yang disampaikan Bupati mencakupi soal Kinerja Ketahanan Pangan sebagai fokus utama, meliputi penyediaan produksi, distribusi, stok & gudang. Kemudian sektor akses yang meliputi kemiskinan, gizi, serta rawan pangan. Termasuk mengenai stabilitas harga dilihat dari inflasi dan operasi pasar serta sektor pemanfaatan yang meliputi konsumsi, diversifikasi dan keamanan pangan.
Beberapa elemen pendukung ketahanan pangan yang disampaikan Syamsuar adalah soal inisiatif pembina, koordinasi, kemitraan, program inovasi, sistem informasi hingga kebijakan dan kontribusi APBD serta pembangunan SDM. Kontribusi APBD untuk ketahanan pangan di kabupaten Siak pada tahun 2013 mencapai 65 Miliyar rupiah yang program kerjanya dilaksanakan di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan Perikanan dan Kelautan, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, PU Pengairan serta Disperindagkop dan UKM.
Sementara itu beberapa inovasi dalam mendukung katahanan pangan dapat dilihat dari pembentukan tim pelaksana peningkatan produksi beras, Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Tanaman Padi, Pengembangan Kawasan Integrasi Sapi Potong dengan Kelapa Sawit dan diterbitkannya Perda Perlindungan Lahan Pertanian berkelanjutan yakni Perda Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2014.
Calon penerima penghargaan ini juga mempresentasikan mengenai kelembagaan yang meliputi dewan ketahanan pangan, koperasi/ petani/ penyuluh termasuk kerjasama dengan sektor swasta serta pemberdayaan masyarakat.
Dari data Dinas Tanaman Pangan & Holtikultura kabupaten Siak Kebutuhan beras saat ini mencapai 50.181 Ton, Sementara ketersedian beras 23.370 Ton, dengan demikian masih terdapat kekurangan beras 26.811 Ton atau 53.4% dari kebutuhan seluruhnya.
Sementara itu kinerja disektor pertanian pada tahun 2011 memberikan kontiribusi PDRB sebesar 31.64%. Tahun 2012 sebesar 31.09% serta tahun 2013 sebesar 30.37% dari total PDRB Kabupaten Siak. Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian mencapai 6.05%.
Bupati Siak, Drs H Syamsuar MSi usai melakukan presentasi mengungkapkan tentang presentasi yang telah dikemukakannya dihadapan para tim penilai. Secara umum tim penilai ingin mendengarkan ide dan inovasi serta program kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan.
"Mereka (para juri) juga sudah pernah ke Siak, tentu sekarang mereka ingin menguji, dari apa yang telah mereka lihat, apa yang telah mereka amati. Sekarang tentu mereka ingin menguji apa yang kita sampaikan melihat dari apa yang telah kita lakukan dilapangan," ungkap Syamsuar.
Selanjutnya ia berharap kepada pemerintah pusat terutama untuk ketahanan pangan, misalnya mengenai pengembangan lahan pertanian dan perizinan dalam mengelola lahan.
Dalam kesempatan tersebut Bupati menyebutkan sempat ditanya soal tanggapannya mengenai penghapusan pemberian beras miskin. Ia mengaku akan lebih baik jika pemberian beras miskin tetap dilanjutkan, melihat dari kebutuhan dan kondisi masyarakat saat ini.
Beberapa kabupaten lainnya yang mendapatkan kesempatan yakni kabupaten Banteang, Pendeglang, Kulonprogo, Lamandau, Berau, kendari, Hulu Sungai Tengah, Boyolali, Pringsewu, Buru Selatan, Sumbawa, Minahasa Utara, Bangka Selatan dan Kota Depok. (Humas)
