PEKANBARU - Untuk menekan politik uang jelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau pada 27 Juni 2018, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Polda Riau akan menggelar operasi bersama.
Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan saat acara Media Gathering pemantapan peran media dalam kampanye anti hoax, dan politik uang pada Pilkada serentak 2018, Jumat (27/4/2018) di kantor Bawaslu Riau.
"Operasi itu sudah kita rencanakan, dan nanti kita akan melakukan MoU dengan Polda Riau terkait operasi tersebut," kata Rusidi Rusdan.
Dalam operasi atau razia politik uang itu, sebut Rusidi, pihaknya berharap seluruh Polsek dan Panwas Kecamatan maupun Polresta dengan Panwas Kabupaten dapat bekerjasama.
"Target kita di semua Polsek ada razia politik uang. Ini upaya Bawaslu menekan dan antisipasi politik uang jelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau," ujarnya.
Disamping itu, Rusidi mengakui yang sangat rentan dengan terjadi politik uang karena tahapan Pilkada serentak bertepatan dengan Ramadan.
"Sering kali politik uang ini dibingkai dengan kegiatan keagamaan seperti buka puasa bersama, zakat, sedekah, bantuan. Yang jelas bantuan rumah ibadah, bantuan majelis masuk indikasi politik uang," tegasnya.
Meski demikian, Rusidi mengatakan sejauh pihaknya belum menemukan indikasi politik uang seperti yang dikhawatirkan pihaknya.
"Sampai hari ini kami Bawaslu belum satu pun menemukan kasus yang sifatnya terbukti adanya politik uang. Kami apresiasi Paslon dan tim Paslon yang masih komitmen dan patuh terhadap tahapan kampanye," tutupnya.
[mcr/mcr]
