PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan pembenahan aset daerah. Hal ini dinilai penting agar tidak ada lagi aset yang tercecer dan berpotensi menjadi masalah di kemudian hari.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pendataan atau inventarisir aset bergerak berupa kendaraan dinas. Poin ini menjadi penting, karena dari gambaran awal masih ada mantan pejabat yang masih menguasai kendataraan dinas.
Terkait hal itu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Syahrial Abdi mengatakan hal tersebut sudah mulai diinventarisir. Bahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di tingkat provinsi hingga level pusat.
"Tidak ada yang melaporkan hal itu ke KPK. Kita awalnya duduk semeja untuk membahas soal merapikan aset bersama Korsubgah KPK. Pada saat pembahasan untuk penertiban ada masalah, satunya masih ada penguasaan aset mobil dinas. Ini yang kita inventarisir," tuturnya, Jumat (27/72018).
Dalam upaya penertiban aset tersebut, lembaga anti rasuah itu juga mendukung langkah yang diterapkan Pemerintah Provinsi Riau. Untuk itu, ia mengharapkan proses penertiban aset bergerak tersebut dapat segera dituntaskan. Sehingga tidak menjadi kendala dikemudian hari. (mcr/mcr)
