PEKANBARU - Bank Indonesia (BI) punya peranan penting dalam pengendalian tingkat inflasi di Riau. Sehingga, BI harus memiliki strategi dan penguatan program pengendalian inflasi.
Kepala KPW BI Provinsi Riau, Panji Achmad mengatakan bahwa penguatan program pengendalian inflasi di Riau akan terus dilakukan dengan mengacu pada Kerangka 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.
Selain itu, strategi pengendalian inflasi pangan melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan dan menjaga stabilisasi harga pangan sepanjang tahun 2024.
"Upaya menjaga inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi kunci dalam mendorong perekonomian Riau yang lebih inklusif," kata Panji Achmad, Jumat (16/2/2024).
Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui penguatan strategi stabilisasi harga dan peningkatan nilai tambah manufaktur melalui hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA).
Termasuk juga, pemulihan ekonomi Riau pascapandemi COVID-19 yang berlangsung lebih cepat dengan tingkat pertumbuhan secara tahunan yang telah melampaui tren prapandemi.
Ia menjelaskan, bahwa relatif cepatnya pemulihan ekonomi Riau dari dampak pandemi ditopang oleh kinerja sektor ekonomi utama, yaitu Industri Pengolahan, utamanya industri makanan dan minuman (mamin) yang tumbuh tinggi dan berdaya tahan selama pandemi, serta industri kertas melalui diversifikasi produk hilir yang berkelanjutan.
"Untuk itu, hilirisasi perlu terus diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, serta menjaga stabilisasi harga," jelasnya.
Ke depan, dinamika pasar komoditas global diprakirakan belum pulih sepenuhnya. "Oleh sebab itu, perlu dipersiapkan strategi utama agar pertumbuhan ekonomi Riau mampu bertahan bahkan memiliki daya ungkit yang lebih baik," ungkapnya lagi.
Strategi pertama adalah mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mempunyai angka pengganda nilai tambah tinggi. Strategi yang kedua adalah mengoptimalkan pengembangan hilirisasi pada komoditas andalan Provinsi Riau, salah satunya kelapa sawit.
Hal tersebut mengingat masih tingginya ketergantungan perekonomian Riau terhadap SDA berbasis kelapa sawit serta tingginya persentase masyarakat yang bekerja pada sektor tersebut (>30%).
"Selanjutnya, berbagai kendala dalam menghadapi penurunan produktivitas tanaman kelapa sawit perlu segera diatasi guna memastikan kecukupan pasokan bahan baku industri CPO dan olahannya," tukasnya.(mcr)
