• Follow Us On : 

DPMPTSP Dumai Sosialisasikan Perwako Nomor 19 Tahun 2019 Tentang NPWP


Redaksi | Jumat,12 Juli 2019 - 14:42:45 WIB
Dibaca: 1300 kali 
DPMPTSP Dumai Sosialisasikan Perwako Nomor 19 Tahun 2019 Tentang NPWP Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai, Hendri Sandra SE

DUMAI - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai kini mewajibkan pelaku usaha melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai kelengkapan persyaratan pengurusan izin dan perpanjangan izin.

Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan Bagi Hasil Pajak Penghasilan setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha di Kota Dumai. 

Kepala DPMPTSP Kota Dumai, Hendri Sandra SE mengatakan, mengatakan pengurusan izin dengan melampirkan NPWP tersebut sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat di daerah dalam membayar pajak. 

"Selain itu juga untuk meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan Bagi Hasil Pajak Penghasilan. Oleh karena itu kami terus gencar melakukan sosialisasi perihal ini," kata Hendri Sandra kepada awak media, Jumat (12/7/2019.

Pendaftaran Wajib Pajak dan pengukuhan PKP bagi orang pribadi atau badan yang melakukan pekerjaan, atau kegiatan usaha di Kota Dumai juga berguna untuk ketertiban kegiatan usaha yang dilakukan di Kota Dumai. 

"Ini juga bertujuan untuk penertiban izin usaha dan peningkatan pendapatan daerah. Setiap pelaku usaha yang akan mengurus izin harus melampirkan NPWP sebagai kelengkapan persyaratan dalam penerbitan dan perpanjangan izin," jelasnya.

Penerapan NPWP ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai nomor 19 tahun 2019 tentang Pendaftaran Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bagi orang pribadi atau badan yang melakukan pekerjaan, usaha dan/atau kegiatan di Kota Dumai

Pelaku usaha lanjut Hendri, harus melampirkan NPWP perseorangan maupun NPWP badan usahanya. Penambahan syarat ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Dumai untuk membayar pajak.

"NPWP yang dilampirkan dalam pengurusan perizinan harus terdaftar di KPP Pratama," ungkap Hendri.

Selain itu kata Hendri, pelaku usaha yang tidak taat pajak juga tidak bisa mengurus izin untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS).

"Sistem Oss itu sendiri sudah terintegrasi dengan data perpajakan. Direksi atau penanggung jawab Perusahaan yang belum mematuhi pajak Tidak bisa mengurus izin berusaha, jadi sekarang semua sudah tervalidasi," kata Hendri.

Seluruh data telah terintegrasi dengan sejumlah sistem di Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah diantaranya, Sistem Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Perdagangan (Kemendag), hingga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Nantinya, tidak ada orang yang memiliki izin usaha tetapi NPWP tidak terdaftar, atau ia memiliki NPWP tapi tidak patuh melaporkan SPT, maka otomatis akan diblokir oleh OSS," ungkap Hendri

Bagi orang pribadi atau badan yang memiliki usaha di daerah wajib memiliki NPWP Pusat yang terdaftar di KPP Pratama. Kemudian, Bagi orang pribadi atau badan di daerah lain namun memiliki lebih tempat usaha di daerah Wajib memilik NPWP Cabang yang terdaftar di KPP Pratama.

Selanjutnya, bagi orang pribadi atau badan yang melakukan pekerjaan dan pemenang tender pelaksanaan pengadaan barang/jasa di daerah, wajib memiliki NPWP Cabang yang terdaftar di KPP Pratama dan yang memenuhi persyaratan wajib dikukuhkan sebagai PKP oleh KPP Pratama.

Hendri menghimbau seluruh pelaku usaha untuk mengurus NPWP sebagai syarat untuk mengurus izin. Ia juga mengingatkan sebagai warga negara Indonesia yang baik untuk taat melaporkan SPT.

[Sosialisasi]


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Kamis,17 Januari 2019 - 19:55:44 WIB

DPMPTSP Dumai Tidak Lagi Melayani Perizinan SIUP dan HO

DUMAI - Upaya mempermudah pemberlakuan regulasi para pelaku usaha lokal, pemerintah kembali memperte

Sabtu,14 Juli 2018 - 01:03:40 WIB

DPMPTSP Pekanbaru Raih Penghargaan Investment Award 2018

PEKANBARU - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI memberikan penghargaan terbaik nasional dibid

Senin,08 Juli 2019 - 17:12:28 WIB

DPMPTSP Dumai Sosialisasikan Perwako Nomor 4 Tahun 2019 Tentang TDUP

DUMAI - Dinas Penamaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai mensosialisasika

Selasa,02 April 2019 - 14:39:44 WIB

DPMPTSP Dumai Imbau Pelaku Usaha Laporkan LKPM Setiap Triwulan

DUMAI - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai imbau para inves

Rabu,28 Maret 2018 - 22:06:30 WIB

Satpol PP Dumai Bakal Koordinasi dengan DPMPTSP Terkait Reklame Tak Berizin

DUMAI - Kepala Satpol PP Dumai, Bambang Wardoyo menyebut bisa saja membongkar bando reklame jalan di

Selasa,12 Februari 2019 - 03:01:08 WIB

DPMPTSP Dumai Sosialisasikan Perda No 1/2018 Tentang Pengelolaan TJSP

DUMAI - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai sosialisasikan p

BERITA LAINNYA
Rabu,08 Juli 2020 - 04:15:39 WIB

Tsimshatsui Overtakes Causeway Bay as the Most Expensive Retail District for First Time

Greater Central office availability reaches a 15-year high Grade A office rental declined for the

Rabu,08 Juli 2020 - 04:12:42 WIB

Vodacom Tanzania: Send Money to Tanzania from Anywhere Around the World

Over 200 countries can send and receive money via Vodacom's Tanzania M-Pesa. The mobile Money

Rabu,08 Juli 2020 - 04:04:55 WIB

Accuity Helps Leading Banks in Pakistan Stay Ahead of Global Regulatory Requirements

Financial crime compliance solutions ensure that local banks can fight AML/CFT threats in real-time

BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI