• Follow Us On : 

LAMR Riau dan Pemkab Siak Upayakan Pengakuan Hak Hutan Adat dan Tanah Ulayat


Redaksi | Kamis,29 Agustus 2019 - 13:04:31 WIB
Dibaca: 870 kali 
LAMR Riau dan Pemkab Siak Upayakan Pengakuan Hak Hutan Adat dan Tanah Ulayat

SIAK - Lembaga Adat Melayu Riau dan Pemerintah Kabupaten Siak menggelar rapat audiensi di Siak Sri Indrapura, Selasa (28/08/2019), untuk membicarakan upaya memperoleh pengakuan kepastian hak atas hutan adat, dan tanah ulayat bagi masyarakat adat yang ada di Kabupaten Siak.

Rombongan Dewan Pengurus Harian LAMR Riau dipimpin oleh Syahril Abubakar yang bergelar Datuk Seri, dan didampingi sejumlah pengurus diantaranya Nasir Penyalai, Khairul Zainal, Hermansyah, Asral Aman, Gamal Abdul Nasir, dan Risman Hakim. Dalam rombongan turut serta utusan sejumlah NGO penggiat masyarakat adat yang tergabung dalam Tim Tanjak, diantaranya NGO WRI, Yayasan Pelopor Bahtera Alam, Aman, dan beberapa perkumpulan aktivis kehutanan lainnya. Selain itu rombongan juga membawa serta Datin Lembut dan pemuka adat, dari masyarakat adat dari Muara Sakal Kabupaten Pelalawan.

Sementara itu Bupati Alfedri yang menyambut rombongan, tampak didampingi Asisten Administrasi Umum Jamaluddin, Asisten Pemkesra Budhi Yuwono, Kadis PMK Yurnalis, Kadisosnaker Amin Budyadi, Kadis Pertanian dan Perkebunan Budiman Safari, Kabag Pertanahan Romi Lesmana serta Ketua Dewan LAMR Siak Wan Said, dan pengurus DPH LAMR Siak Zulfahri.

Dalam pertemuan kedua belah pihak untuk membicarakan kepentingan hak-hak ulayat masyarakat adat, yang berlangsung di Ruang Rapat Pucuk Rebung Kantor Bupati Siak tersebut, tidak terlepas dari kaitan sejarah masyarakat adat dan Kesultanan Siak dimasa yang lalu, dan terbitnya kebijakan pemerintah saat ini yang memberikan angin segar bagi pengakuan atas hak tanah ulayat masyarakat adat.

“Kami berpandangan bahwa pernah berdiri Kesultanan Siak di Kabupaten Siak ini, dengan tanah-tanah ulayat masyarakat adatnya yang bertebaran di wilayah Kabupaten Siak, sebagai rujukan agar Kabupaten Siak dapat diperjuangkan untuk segera dituntaskan hak atas tanah masyarakat adatnya. Apalagi Kabupaten Siak jauh-jauh hari sudah punya Perda terkait Desa Adat, dan Pemerintah Daerahnya sangat mendukung penuh terhadap upaya ini," kata Syahril Abubakar.

Untuk itu kata dia LAMR Riau tidak berdiri sendiri, melainkan bekerjasama dan sinergi dengan pemerintah daerah serta perkumpulan NGO yang diberi akronim “Tanjak”, (Tim Asistensi Percepatan Pengakuan Perlindungan dan Pemajuan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal).

“Pekerjaan Rumah besar kita bersama hari ini adalah pengakuan atas hutan adat dan tanah ulayat masyarakat adat. Namun Alhamdulillah Kabupaten Siak sudah melangkah lebih cepat dengan terbitnya Perda Desa Adat sebagai modal awal," kata Syahril yang menyebut masyarakat adat akan memiliki nilai tawar lebih tinggi, ketika berhadapan dengan perusahaan yang akan mengelola tanah ulayat.

Proses pengajuan pengakuan tersebut nantinya kata dia, kepala daerah akan membentuk tim khusus yang biasanya diketuai oleh Sekretaris Daerah, serta beranggotakan Asisten I, OPD dan instansi terkait seperti BPN dan lain-lain. Hasilnya kemudian akan ditandatangani oleh kepala daerah, dan menjadi bagian dari Perda yang mengatur pengakuan hutan adat dan ulayat masyarakat adat yang ada di Provinsi Riau seluruhnya.

“Sesuai Keputusan Majlis Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012, bahwa tanah ulayat sudah dipisahkan dari status tanah negara. Tanah negara ya tanah negara, tanah adat ya tanah adat. Upaua ini juga sudah kita mulai dari masyarakat adat di Kampar, dan kami berharap Kabupaten Siak segera menyusul," kata dia.

Sementara itu Bupati Siak Alfedri mengatakan sangat menyambut baik inisiasi dan iktikad LAMR Riau untuk ikut serta berupaya membela hal masyarakat adat di Kabupaten Siak. Terkait pengembangan penataan pengelolaan hutan adat kedepan kata dia, akan disingkronisasikan lewat regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat bekerjasama dengan LAMR Riau dan LAMR Kabupaten Siak serta Perkumpulan NGO “Tanjak”.

“Memang sudah ada 8 Kampung Adat sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2015 terkait Desa Adat. Nantinya niat baik kita semua akan dapat kita konkritkan untuk memberikan kepastian terkait hak adat yang dirumuskan melalui hutan adat. Tentu ini semua perlu pembicaraan lanjut, baik itu sosialisasi, membentuk tim FGD dan lain sebagainya. Artinya dari bulan ke bulan dan tahap demi tahap InsyaAllah bisa kita laksanakan," sebutnya.

“Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tersebut, dari 8 kampung adat tersebut diantaranya Kampung Tengah Kecamatan Mempura, Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit, Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib, Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau, Kampung Minas Barat dan Kampung Mandi Angin Kecamatan Minas, Kampung Bekalar dan Kampung Libo Jaya di Kecamatan Kandis," rinci Alfedri

Terkait pengakuan hak hutan adat atau ulayat masyarakat adat di Kabupaten Siak kata Pemimpin Siak itu, akan menunggu formulasi dan siap bekerjasama dengan LAM Provinsi Riau bersama Tim Tanjak, sebagaimana daerah lain yang memperoleh pengakuan tanah ulayat, dan telah dikembalikan secara simbolis oleh Presiden RI kepada masyarakat adat.

“Kenapa tidak juga kita laksanakan di Kabupaten Siak?, kami memandang pertemuan ini sangat penting untuk masyarakat adat kita di Kabupaten Siak," kata dia.

[Humas Protokol]


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]ail.com
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Rabu,03 Agustus 2016 - 13:53:42 WIB
Terkait Muchikari di Dream House

LAMR Dumai : Instansi Terkait Diminta Cabut Izin Message Dream House

DUMAI (WR) - Tim Yustisi Dumai mengamakan sedikitnya 10 wanita dan seorang mami (Mucikari.red) dari

Jumat,05 Januari 2018 - 18:16:00 WIB

Bupati Inhil Saksikan Pelantikan Pengurus LAMR Dan PAC PP Kemuning

  Kemuning - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyaksikan upacara pelan

Senin,07 Mei 2018 - 11:54:31 WIB

LAMR Meminang Wan Thamrin Hasyim untuk Penabalan Gelar Adat

PEKANBARU - Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau meminang Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, H Wan Thamr

Sabtu,07 Oktober 2017 - 14:16:12 WIB

Ranjau Club Kampung Tengah Bersama LAMR Gelar Turnamen Gasing

MERANTI - Dalam rangka melestarikan permainan tradisional gasing dan menjaga tradisi suku melayu yan

Sabtu,18 Maret 2017 - 11:38:50 WIB

Soal Isi Gedung, Pengurus LAMR ‘Curhat’ ke Bupati Amril

BENGKALIS – Usai menjamu kedatangan Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain Adinegara dalam agenda k

BERITA LAINNYA
Rabu,08 Juli 2020 - 04:15:39 WIB

Tsimshatsui Overtakes Causeway Bay as the Most Expensive Retail District for First Time

Greater Central office availability reaches a 15-year high Grade A office rental declined for the

Rabu,08 Juli 2020 - 04:12:42 WIB

Vodacom Tanzania: Send Money to Tanzania from Anywhere Around the World

Over 200 countries can send and receive money via Vodacom's Tanzania M-Pesa. The mobile Money

Rabu,08 Juli 2020 - 04:04:55 WIB

Accuity Helps Leading Banks in Pakistan Stay Ahead of Global Regulatory Requirements

Financial crime compliance solutions ensure that local banks can fight AML/CFT threats in real-time

BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI