• Follow Us On : 

KPK Periksa Dua Anggota DPRD Dumai, Direktur Mayatama Solusindo dan Guru


Redaksi | Kamis,19 September 2019 - 16:22:49 WIB
Dibaca: 2149 kali 
KPK Periksa Dua Anggota DPRD Dumai, Direktur Mayatama Solusindo dan Guru Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah. (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis memanggil dua anggota DPRD Kota Dumai 2014-2019 dalam penyidikan kasus suap terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Dumai, Provinsi Riau dalam APBN-P Tahun 2017 dan APBN 2018.

Dua anggota DPRD Kota Dumai itu masing-masing Sutrisno dan Yusman. Keduanya dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah (ZAS).

"Keduanya dijadwalkan diperiksa untuk tersangka ZAS terkait tindak pidana korupsi suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Dumai dalam APBN-P Tahun 2017 dan APBN 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Selain itu, KPK pada Kamis juga memanggil dua saksi lainnya untuk tersangka Zulkifli, yaitu Direktur PT Mayatama Solusindo Suhardi dan Tugiyat Gatot Kartorejo berprofesi sebagai guru.

KPK pada 3 Mei 2019 telah menetapkan Zulkifli sebagai tersangka dalam dua perkara, yaitu tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dan penerimaan gratifikasi. Namun, KPK belum menahan yang bersangkutan.

Pada perkara pertama, tersangka Zulkifli diduga memberi uang total sebesar Rp550 juta kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan terkait dengan pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai.

Yaya Purnomo merupakan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Sedangkan pada perkara kedua, tersangka Zulkifli diduga menerima gratifikasi berupa uang Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Pada perkara pertama, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 5 Ayat (1) hurufa atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pada perkara kedua, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 12 B atau Pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. *** (Antara)


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Selasa,13 Desember 2016 - 17:58:05 WIB

Diperiksa KPK Selama 7 Jam, Setya Novanto Merasa Senang

JAKARTA (WAHANARIAU) -- Ketua DPR RI Setya Novanto mengaku senang usai diperiksa KPK selama tujuh ja

Sabtu,31 Maret 2018 - 12:40:03 WIB

Ketua KPK Benarkan Surat yang Beredar Terkait Penetapan 38 Anggota dan Mantan Anggota DPRD Sumut Sebagai Tersangka

MEDAN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membenarkan surat yang beredar terkai

Jumat,03 Mei 2019 - 19:25:58 WIB

Ini Dua Perkara Jerat Wali Kota Dumai Jadi Tersangka KPK

DUMAI - Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Wali Kota Dumai Drs Zulkiflu As MS

Kamis,25 September 2014 - 21:18:55 WIB
Uang Miliaran Rupiah Disita

Hendak Suap Penegak Hukum, Gubri Annas Ditangkap KPK

Jakarta - Gubri Annas Maamun dikabarkan ditangkap KPK. Operasi tangkap tangan tersebut dikarenakan G

Selasa,08 Agustus 2017 - 12:36:04 WIB

KPK Geledah Rumah Mertua Sekda Dumai

DUMAI (Wahanariau) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menggeledah rumah mertua Muhammad

Sabtu,20 Oktober 2018 - 00:59:02 WIB

KPK Telusuri Alur Proses Perizinan Proyek Meikarta

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 12 lokasi guna mencari bukti kasus dugaan s

BERITA LAINNYA
Rabu,08 Juli 2020 - 04:15:39 WIB

Tsimshatsui Overtakes Causeway Bay as the Most Expensive Retail District for First Time

Greater Central office availability reaches a 15-year high Grade A office rental declined for the

Rabu,08 Juli 2020 - 04:12:42 WIB

Vodacom Tanzania: Send Money to Tanzania from Anywhere Around the World

Over 200 countries can send and receive money via Vodacom's Tanzania M-Pesa. The mobile Money

Rabu,08 Juli 2020 - 04:04:55 WIB

Accuity Helps Leading Banks in Pakistan Stay Ahead of Global Regulatory Requirements

Financial crime compliance solutions ensure that local banks can fight AML/CFT threats in real-time

BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI