• Follow Us On : 

PT Bukara Dumai Diduga Tidak Mengantongi Izin


Redaksi | Kamis,06 Februari 2020 - 16:17:14 WIB
Dibaca: 1959 kali 
PT Bukara Dumai Diduga Tidak Mengantongi Izin Tumpukan diduga limbah produksi bleaching eart PT Bukara Dumai yang sudah meluas seperti lapangan bola.

DUMAI - PT Bumi Karyatama Raharja (Bukara) Dumai (Taiko Group) perusahaan beroperasi di Kawasan Industri Dumai (KID) di Keluarahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai.

Selain diduga melakukan penumpukan limbah padat sisa produksi yang menyerupai tanah kuning di kawasan operasi perusahaan, PT Bukara Dumai perusahaan yang bergerak dibidang penjernihan Crude Palm Oil (CPO) ini disebut-sebut tidak mengantongi izin.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kota Dumai Johannes MP Tetelepta menilai keberadaan PT Bukara di KID tidak berkontribusi atau kemungkinan pendapatan daerah dan negara berkurang karena diduga ilegal atau tidak mengantongi izin.

Dikatakannya, pabrik PT Bukara ilegal karena izin lokasi, izin mendirikan bangunan dan bahkan izin usaha tidak punya, seharusnya diurus secara konvensional dan tidak mengabaikan norma peraturan berlaku.

Semua perusahaan harus melalui prosedur berlaku. Bila perizinan ada di daerah harus diurus di daerah, dan juga jika kewenangan ada di provinsi atau di pusat maka jangan abai karena terkait dengan sanksi tegas.

"Kita tidak menghambat investasi, malah akan mendukung penuh, tapi dengan cara baik dan profesional. Dari awal perusahaan harus mentaati aturan dengan mengurus semua perizinan sebelum beroperasi," kata Johannes kepada wartawan, Kamis (6/2/2020).

Dijelaskan, lokasi PT Bukara dalam peta rencana tata ruang wilayah berada di kawasan atau lahan peruntukkan industri (KPI) yang belum memiliki izin. Artinya lokasi pabrik harus yang sudah ditetapkan sebagai lokasi Industri yang sebelumnya telah mengantongi izin kawasan Industri, bukan pada KPI yang belum berizin akibat dari perluasan kawasan industri atau lahan lainnya.

Dampak tidak mengantongi perizinan ini, selain pemasukan keuangan daerah berkurang, juga terdapat sejumlah potensi pendapatan negara yang hilang, dan tentu saja ini nantinya akan menjadi masalah besar.

"Apakah kondisi tanpa izin ini mereka sudah melaksanakan kewajiban ke daerah dan negara, kita bisa lihat niatnya, apakah masuk kategori pelanggaran berat atau ringan. Semua bisa dipelajari dengan singkat apakah ada unsur sengaja dan mengabaikan," sebut Johannes.

Dalam peraturan, kegiatan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri (IUI) sesuai Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 107 Tahun 2015 tentang IUI, dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif dan penutupan.

Perusahaan industri tidak memiliki IUI maka pengawasan nominal besaran pajak yang timbul akibat kegiatan tersebut tidak akan mungkin dipantau dan diawasi, apalagi dipungut oleh daerah dan negara. Hendaknya semangat membangun daerah harus berimbang dengan mentaati aturan.

Selain itu, pengawasan terkait ketenagakerjaan dipastikan tidak akan mungkin berjalan dengan semestinya sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

"Pihak terkait agar mengecek informasi dan kondisi perusahaan tak mengantongi izin tapi tetap beroperasi ini, karena bisa menjadi preseden buruk buat daerah. Bagaimana perusahaan akan berkontribusi jika investasi dibiarkan berjalan seperti ini," ujarnya.

PT Bukara, lanjutnya, dianggap hanya mengambil keuntungan dengan tidak memiliki izin karena ada kewajiban tidak dipenuhi, dan jika memiliki Izin prinsip juga tidak boleh melakukan usaha komersial.

Hingga berita ini diterbitkan, Manager Operasional PT Bukara Dumai Syahruna Badrun tidak memberikan keterangan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp untuk dimintai tanggapan terkait dugaan perusahaan tidak mengantongi izin. Selain itu Humas PT Bukara Dumai Desi Anggraini juga tak merespon.*** (tim)


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Sabtu,21 April 2018 - 13:31:57 WIB

PT Nagamas Palmoil Lestari Gelar Pengobatan Gratis di Buluh Kasap

DUMAI - Sebagai wujud kepeduliaan perusahaan terhadap kesehatan masyarakat di sekitar unit operasion

Jumat,17 Januari 2020 - 17:05:03 WIB

PT EDI Dumai Harus Kelola Limbah Domestik

DUMAI - Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai temukan dugaan pencemaran lingkungan oleh PT Eka Dura Indo

Rabu,26 April 2017 - 20:11:13 WIB

27 Ribu Peserta Lulus SNMPTN Ikut Program Bidikmisi

JAKARTA - Sebanyak 27 ribu dari 101.906 peserta SNMPTN yang lulus merupakan calon mahasiswa yang ter

Selasa,05 Mei 2020 - 16:36:31 WIB

Kapolri Ganti Kepala BNPT, Ombudsman : Tidak Ada yang Salah

JAKARTA - Kapolri Jenderal Idham Aziz menugaskan Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar untuk menjadi Kep

Selasa,22 Agustus 2017 - 23:04:36 WIB

Pemerintah Tetapkan Idul Adha Jatuh Pada 1 September 2017

JAKARTA (Wahanariau) - Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan awal Zulhijah 1438 H ja

Minggu,21 Agustus 2016 - 02:26:23 WIB

Mantap...! Antisipasi Obral Remisi Bagi Para Koruptor, KPK Siapkan Tuntutan Hukuman Mati

JAKARTA (WR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kebijakan pemerintah yang memberikan remi

BERITA LAINNYA
Kamis,28 Mei 2020 - 14:47:30 WIB

Usia Remaja Rawan Terpapar Penyalahgunaan Narkoba

BANDUNG - Setiap orang tua pasti menghendaki anaknya lahir, tumbuh dan berkembang di lingkungan yang

Sabtu,23 Mei 2020 - 20:29:11 WIB

Ditengah Wabah Covid-19, Keluarga Besar IKMR Dumai Ajak Warga Sambut Idul Fitri dengan Bahagia

DUMAI - Ketua Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR) Kota Dumai Amrizal SH mengajak warganya untuk menya

Rabu,20 Mei 2020 - 18:03:19 WIB

Kompolnas Jelaskan Aturan Penggunaan Senjata Api Oleh Aparat

BANDUNG - Menanggapi beberapa kasus terkait dengan penggunaan senjata api oleh aparat, di media sosi

BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI