• Follow Us On : 

Pemerintah Pusat Siapkan Vaksin Untuk 5.000 Orang Awak Media


Redaksi | Selasa,09 Februari 2021 - 23:56:54 WIB
Dibaca: 411 kali 
Pemerintah Pusat Siapkan Vaksin Untuk 5.000 Orang Awak Media Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi)

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa salah satu belanja besar yang dibelanjakan Pemerintah adalah vaksin untuk vaksinasi. Pihaknya meyakini bahwa awak media di masa pandemi tetap bekerja mengabarkan setiap perkembangan situasi juga perlu divaksin agar terhindar dari penularan covid-19.

"Saya yakin banyak awak media yang sudah ingin divaksin, tadi saya sudah bisik-bisik ke Prof. Nuh (Ketua Dewan Pers, red), untuk awal nanti di akhir bulan Februari sampai awal Maret nanti agar dilakukan vaksinasi," kata Jokowi dalam peringatan Hari Pers Nasional 2021 secara virtual di Istana Negara, Selasa (9/2/2021).

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa untuk awak media, pemerintah telah menyiapkan sekitar 5.000 orang untuk bisa divaksin dari persediaan vaksin Covid-19 Bio Farma 12 juta. Untuk saat ini, pemerintah sedang fokus untuk melakukan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan dan juga para pelayan masyarakat, termasuk pedagang pasar yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Jokowi juga menyadari bahwa industri media sedang terdesak dengan perkembangan media sosial yang sangat masif dan cepat sehingga ia setuju konvergensi dan level playing field yang adil.

Sebagian aspirasi ini telah ditampung dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini, barusan terbit PP (peraturan pemerintah)-nya, yaitu PP tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Namun demikian, Pemerintah masih membuka diri terhadap aspirasi dari awak media.

"Saya akan perintahkan kepada menteri-menteri terkait dengan rancangan regulasi yang melindungi publisher right agar manfaat ekonomi bisa dinikmati secara berimbang antara media konvensional dengan Over The Top (OTT), yaitu layanan melalui internet," tambahnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur tentang digitalisasi penyiaran dan ini perlu dioptimalkan oleh industri media.

"Saya juga telah memperoleh laporan bahwa telah terbit Peraturan Menteri yang mengatur tata kelola penyelenggara sistem elektronik lingkup privat," tuturnya.

Aturan ini dimaksudkan untuk mengatur keseimbangan antara perkembangan ekonomi digital dan kedaulatan data dengan maksud untuk meningkatkan konvergensi antara media konvensional dengan platform digital.

Adapun pemerintah terus membuka diri terhadap masukan dari insan pers karena jasa insan pers sangat besar bagi kemajuan bangsa selama ini dan di masa yang akan datang. Pihaknya mengajak seluruh masyarakat Indonesia bersama-sama membangun harapan dan menyuarakan optimisme.

"Kita ingin berhasil melakukan penanganan krisis kesehatan dengan penanganan krisis ekonomi dan juga ingin meraih banyak lompatan-lompatan kemajuan," pungkasnya.

[Mediacenterriau]


Akses Wahanariau.com Via Mobile m.Wahanariau.com
Untuk Berbagi Berita / Informasi / Peristiwa
Silahkan SMS ke nomor HP : 085271472010
atau email ke alamat : [email protected]
Harap camtumkan detail data diri Anda
Pengutipan Berita dan Foto, Cantumkan Wahanariau.com Sebagai Sumber Tanpa Penyingkatan
TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Selasa,09 Februari 2021

Pers Jadi Jembatan Komunikasi Antara Pemerintah dan Masyarakat

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan selamat Hari Pers Nasional pa

Rabu,04 Juli 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

JAKARTA - Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah memandang

Minggu,27 Agustus 2017

Pemerintah Pastikan Tidak Akan Lindungi Pejabat Terkena OTT KPK

MALANG (Wahanariau) - Terkait dengan adanya pejabat yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh K

Selasa,03 Maret 2020

Pemerintah Pastikan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Akibat Virus Corona

JAKARTA – Pemerintah telah menetapkan pembiayaan pelayanan kesehatan akibat virus Covid 19 ata

Selasa,13 Maret 2018

Kesepakatan Pemerintah dan DPR Biaya Ibadah Haji 2018 Jadi Rp35,2 Juta

JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dan DPR RI melalui Komisi

Selasa,22 Agustus 2017

Pemerintah Tetapkan Idul Adha Jatuh Pada 1 September 2017

JAKARTA (Wahanariau) - Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan awal Zulhijah 1438 H ja

BERITA LAINNYA
Jumat,07 Mei 2021

Influencing Future of Cloud Security with MITRE ATT&CK® for Containers

Trend Micro contributes to new framework, helping businesses build and deploy secure container envir

Kamis,06 Mei 2021

CUHK Business School Research Finds FinTech Innovations Can Enhance the Stability and Profitability of Financial Institutions in Emerging Markets

HONG KONG SAR - 6 May 2021 - The rapid development of financial technology, also known as

Kamis,06 Mei 2021

Alibaba Printing Continues To Dominate The Printing Industry With Sticker Printing Service

SINGAPORE - 6 May 2021 - Alibaba Printing is an established marketing company in Singapore that offe

BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER
IKUTI BERITA KAMI